KOTA KUPANG, beberfakta.web.id – Wacana Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan pagu indikatif sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan pada tahun anggaran 2027 mulai dipertanyakan secara terbuka di DPRD Kota Kupang. Di balik sambutan positif, para legislator justru membuka persoalan mendasar: apakah APBD Kota Kupang benar-benar sanggup, atau kebijakan ini sekadar janji politik yang berisiko kandas di tengah jalan.
Fraksi Golkar: Tumpang-tindih
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang, Tellendmark Daud, mengakui bahwa secara angka, total anggaran sekitar Rp25,5 miliar masih terlihat memungkinkan. Namun ia menegaskan, kemampuan fiskal tidak bisa hanya dilihat dari hitung-hitungan kasar, melainkan harus dikaitkan dengan tumpukan kewajiban belanja daerah dan prioritas pembangunan yang sudah ada.
“Kalau tidak disinkronkan dengan Renja OPD, dana kelurahan justru bisa menimbulkan tumpang tindih program dan pemborosan anggaran,” ujarnya.
Fraksi Gabungan: Terlalu Cepat!
Kekhawatiran serupa disampaikan Sekretaris Fraksi Gabungan, Beny Selan. Ia menilai Pemkot terlalu cepat melempar wacana besar tanpa terlebih dahulu menyelesaikan evaluasi program dana kelurahan di tahun-tahun sebelumnya. Fakta bahwa alokasi Rp200 juta per kelurahan saja tidak berjalan optimal menjadi catatan kritis yang tak bisa diabaikan.
“Kalau yang kecil saja bermasalah, kenapa langsung lompat ke angka Rp500 juta? Ini yang harus dijelaskan secara jujur ke publik,” katanya.
Fraksi PAN: Pencitraan
Dari Fraksi PAN, Robby Khan melihat kebijakan ini berpotensi menjadi alat pencitraan yang dibungkus dengan jargon pemerataan pembangunan. Menurutnya, masyarakat kelurahan tidak membutuhkan janji bombastis, melainkan penyelesaian masalah dasar yang selama ini berlarut-larut.
“Jalan rusak, drainase mampet, lampu jalan mati—itu masalah lama. Jangan sampai uang besar dijanjikan, tapi masalah kecil tetap tak tersentuh,” tegas Robby.
Fraksi PDI-P: Janji Politik Belum Tuntas
Sikap paling keras datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Salomon Pellokila menyinggung rekam jejak janji politik Pemkot yang dinilainya belum tuntas. Ia mengingatkan publik agar tidak kembali terbuai oleh narasi anggaran besar tanpa kepastian sumber pendanaan dan mekanisme pelaksanaan.
“Janji insentif RT saja bermasalah, sekarang naik kelas jadi Rp500 juta per kelurahan. APBD kita ini sedang tidak baik-baik saja,” katanya.
Sorotan DPRD tersebut memperlihatkan bahwa polemik Rp500 juta per kelurahan bukan semata soal angka, melainkan soal konsistensi kebijakan, disiplin anggaran, dan kejujuran pemerintah dalam membaca kemampuan fiskal daerah. Tanpa perencanaan yang transparan dan realistis, wacana ini berpotensi menambah daftar panjang janji yang gagal diwujudkan. (Gaf-BF/Vip)
