KOTA KUPANG, beberfakta.web.id – Fraksi PDI Perjuangan dan PKB melontarkan kritik keras kepada Gubernur NTT dalam Rapat Paripurna DPRD. Sidang itu memperingati satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur.
Kritik Data Stunting dan Kemiskinan
Anggota DPRD NTT dari PDI Perjuangan, Nelson Obet Matara, menilai gubernur tidak jujur dan kurang transparan. Ia menyebut gubernur tidak menyampaikan fakta utuh terkait stunting dan kemiskinan.
Menurut Nelson, klaim penurunan kemiskinan tidak selaras dengan tingginya angka stunting. Karena itu, ia meminta gubernur membuka data secara jelas.
- Baca berita di Tiktok @beber-fakta:
Kick Off!! Musrenbang Kota Kupang
“Angka kemiskinan turun, tetapi stunting masih tinggi. Itu tidak matching. Gubernur harus jujur,” tegas Nelson, Jumat (20/2/2026).
Selain itu, ia menyoroti kenaikan produksi pertanian dan perikanan yang tidak berdampak pada daya beli. Ia menyebut petani tetap miskin meski produksi naik.
“Produksi naik, tetapi daya beli turun. Harga kebutuhan melonjak. Fakta ini tidak disampaikan utuh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nelson menilai paparan gubernur terkesan datar. Ia juga mempertanyakan absennya rincian angka stunting dalam pidato resmi.
“Kalau angka tidak tertulis jelas, publik sulit menilai capaian secara objektif,” katanya.
PKB: Satu Tahun Belum Bisa Jadi Ukuran
Sementara itu, anggota DPRD dari PKB, Yohanes Rumat, menilai satu tahun belum cukup menjadi tolok ukur keberhasilan.
Ia menyebut angka bisa dipermainkan jika tanpa kajian akademis kuat. Karena itu, ia meminta evaluasi dilakukan setelah dua setengah tahun.
“Satu tahun bukan alat ukur. Angka bisa dipermainkan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan klaim tingkat kepuasan publik sebesar 80 persen. Menurutnya, DPRD belum menerima penjelasan metodologi survei tersebut.
“Kajian akademisnya apa? Siapa menyusun? Metodologinya bagaimana?” ujarnya.
Gubernur Paparkan Capaian Makro
Dalam pidato resmi, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, memaparkan sejumlah capaian makro. Ia menyebut pemerintah menjalankan program Aksi Konvergensi Menuju NTT Bebas Stunting dan Gerakan Anting Berlian.
Pemerintah mengintegrasikan intervensi gizi, layanan kesehatan, penguatan data real-time, hingga telemedicine di wilayah terpencil.
Berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting turun dari 21,2 persen pada 2024 menjadi 20,2 persen pada 2025. Selain itu, pemerintah menargetkan stunting 8,4 persen pada 2045.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan NTT pada 2025 mencapai 5,14 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding 2024.
Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 17,50 persen atau 1.031.690 orang. Angka ini turun dari 19,02 persen pada September 2024.
Namun demikian, gubernur mengakui pertumbuhan agregat belum mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong program One Village One Product, pemberdayaan UMKM, optimalisasi belanja produk lokal, serta pembentukan NTT Mart.
Gubernur Tantang Balik Kritik
Menanggapi kritik PDI Perjuangan dan PKB, Melki Laka Lena menegaskan data bersumber dari sistem resmi pemerintah. Ia juga menantang pengkritik menunjukkan data pembanding.
“Kalau angka ini tidak valid, silakan tunjukkan angka yang valid,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD tetap menyoroti kesenjangan antara angka makro dan daya beli masyarakat. Jika produksi naik tetapi daya beli melemah, maka pertumbuhan kehilangan makna sosial.
Karena itu, transparansi data menjadi kunci. Tanpa keterbukaan, angka mudah kehilangan kepercayaan publik. (*Tim-BF/Vip)
