“Digitalisasi adalah alat yang powerful, katalisator yang mampu mempercepat pelayanan publik dan mempermudah hidup masyarakat”.
Wali Kota Kupang- dalam sambutan Musyawarah Pastoral 2025
Di RUANG tunggu Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang, pagi itu sebuah mesin antrian berdengung pelan. Seorang pegawai muda menatap layar tablet, mengetik beberapa detik, lalu mengangkat kepala dengan senyum kecil ketika nama yang ia panggil muncul di layar: nomor 47.
Di antara riuh langkah pengunjung dan bunyi printer struk, ada ritme baru — bukan lagi antrean yang berjam-jam, melainkan alur singkat yang dijaga oleh aplikasi, sistem QRIS, dan integrasi data antar-Organisasi dan Perangkat Daerah (OPD).
Bagi warga seperti Siti (bukan nama sebenarnya), yang datang mengurus akta kelahiran anaknya, perubahan kecil itu terasa besar. “Lebih cepat. Tidak perlu bolak-balik,” katanya, matanya mengikuti layar yang menampilkan estimasi waktu layanan.
Percepatan yang dirasakan Siti bukan kebetulan. Dalam setahun terakhir, Kota Kupang menjaga akselerasi program digital dengan alat yang sama: sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan mitra lokal melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Hasilnya tampak nyata: Kota Kupang dianugerahi sebagai salah satu daerah terbaik pada kategori TP2DD, sebuah pengakuan yang menempatkan daerah ini di barisan awal provinsi dan kabupaten lain yang juga sedang bertransformasi.
Di balik angka-angka dan penghargaan itu, ada tim kecil—para staf TP2DD—yang setiap hari mengurai masalah teknis dan administratif: memastikan sistem pembayaran nirsentuh berfungsi di pasar tradisional, melatih petugas kelurahan menginput data kependudukan secara daring, dan merancang alur verifikasi bagi rumah sakit yang terhubung dengan Dana Pengaman Kesehatan.
“Kita ingin layanan publik yang cepat, transparan, dan tak lagi bergantung pada celah manual,” ujar Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, saat membuka pertemuan HLM TPID dan TP2DD beberapa bulan lalu.
Dalam kesempatan itu ia menekankan arah besar pemerintahan: transformasi digital mesti dirasakan warga, bukan sekadar statistik.
Bukan Hanya Retorika
Wakil Wali Kota Serena Cosgrova Francis melengkapi visi itu dengan penekanan pada tata kelola yang lebih modern. Di hadapan pelaku usaha dan ASN, ia kerap mengulang pesan bahwa digitalisasi pengadaan dan layanan bukan hanya soal alat, tetapi soal budaya kerja.
“Transformasi digital harus diiringi perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur agar lebih profesional, disiplin, dan bertanggung jawab”.
Serena C. Francis – Wakil Walikota Kupang
Pernyataan itu bukan sekadar retorika: dalam beberapa kegiatan, ia mendorong penggunaan katalog elektronik untuk pengadaan sehingga proses menjadi lebih terbuka dan akuntabel.
“Dengan penerapan sistem katalog elektronik versi terbaru ini, kita sedang meneguhkan komitmen agar seluruh proses pengadaan berjalan lebih efisien, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara digital.” — Wakil Wali Kota Kupang saat membuka Bimtek Penerapan Aplikasi Katalog Elektronik Versi 6, 15 Okt 2025.
Langkah-langkah teknis yang tampak sederhana—pemasangan QRIS di bemo dan pasar, integrasi sistem MPP, penguatan PPID Dinas Dukcapil untuk layanan administrasi kependudukan secara daring—membawa konsekuensi sosial yang nyata.
Seorang kepala bidang di Dinas Dukcapil menyatakan bahwa aplikasi daring yang mereka kembangkan memang memangkas waktu dan memudahkan pelacakan dokumen, sementara program edukasi keliling membantu warga di kelurahan yang belum familiar dengan ponsel pintar.
Program-program seperti ini, menurut Bank Indonesia dan mitra lokal, juga bagian dari upaya mendorong inklusi keuangan dan memperluas adopsi transaksi digital di level mikro.
Tantangan dan Persoalan
Namun transisi selalu membawa tantangan. Pada suatu sore, seorang petugas loket menceritakan bagaimana gangguan sinyal di beberapa kelurahan membuat sistem antrean digital terhenti; ada juga sebagian lansia yang belum percaya pada pembayaran tanpa tunai.
Tim TP2DD menghadapi persoalan itu dengan dua pendekatan: teknis—memperkuat konektivitas lewat titik akses bersama dan dukungan bank daerah—dan humanis—pelatihan, pendampingan, serta layanan hybrid yang tetap menyediakan jalur manual sementara masyarakat menyesuaikan diri.
“Kami tidak akan meninggalkan yang tertinggal karena teknologi, justru kami ingin teknologi menjadi jembatan,” kata salah satu koordinator program TP2DD saat berdiskusi dengan tim Prokopim Setda Kota Kupang.
Cerita nyata muncul di ruang kesehatan. Ketika sebuah petugas rumah sakit memaparkan mekanisme Dana Pengaman Kesehatan yang kini tersambung dengan sistem klaim dan verifikasi digital, wajah keluarga pasien yang semula panik berubah lega.
Kebijakan ini — yang mendapat perhatian publik karena menjamin layanan darurat meski pasien belum memiliki BPJS — mendapat atensi lebih luas karena disuplai dengan proses klaim yang transparan dan terdokumentasi, memudahkan audit dan akuntabilitas.
“Tidak boleh ada lagi nyawa yang hilang hanya karena persoalan kartu BPJS atau KTP,” tegas Wali Kota Widodo dalam beberapa rilis pemerintah. Ini menunjukkan bagaimana digitalisasi dipautkan pada misi kemanusiaan, bukan sekadar efisiensi administratif.
Kunci Keberlanjutan
Di pasar tradisional, pedagang sayur yang dulu menolak alat pembayaran elektronik kini tersenyum menerima pelanggan yang membayar dengan QRIS. Seorang pedagang bemo digital yang ikut uji coba program mengatakan bahwa transaksi kini lebih aman dan mudah direkonsiliasi.
Bagi mereka, digitasi membuka peluang: omzet lebih mudah dilacak, peluang pinjaman mikro lewat rekam transaksi terbuka, dan pembeli lebih nyaman. Inklusi semacam ini, yang dulunya hanya wacana, bergeser menjadi rutinitas ekonomi sehari-hari.
Kunci keberlanjutan proyek ini adalah kesinambungan antara kebijakan, sumber daya, dan pengawasan. TP2DD di Kota Kupang berperan sebagai integrator—menyatukan data, memfasilitasi kerja sama antar-perangkat daerah, dan menjadi penghubung dengan Bank Indonesia serta perbankan daerah.
Pengakuan nasional yang diterima Kota Kupang bukan hanya piala; bagi para pengelola, itu adalah pengingat bahwa komitmen harus diteruskan hingga manfaatnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Penghargaan itu baik, tapi lebih penting lagi efektivitas di lapangan dan kepercayaan warga,” ujar Ketua TP2DD Kota Kupang, Jimmy Tunliu dalam pertemuan koordinasi.
Bukan hanya Layar dan Kode
Menjelang sore, ketika matahari menurunkan cahayanya di tepian pantai Kupang, para pelaku perubahan—dari kepala dinas hingga operator loket—bercakap singkat di depan kantor kelurahan.
Mereka membahas rencana pelatihan berikutnya, evaluasi sistem, dan langkah menambal area yang masih sulit sinyal. Di sanalah terlihat wajah modernisasi yang paling manusiawi: bukan hanya layar dan kode, tetapi orang-orang yang bekerja lembur, menengok warga yang kebingungan, dan memastikan janji layanan publik tidak hanya menjadi slogan.
Digitalisasi di Kupang, dengan TP2DD sebagai mesin penggeraknya, bukan sekadar soal teknologi. Ia tentang menata kembali janji negara pada warga: layanan yang cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika pagi itu sebuah mesin antrian membuat Siti pulang lebih cepat untuk merawat anaknya, maka upaya itu telah mengubah satu hari dalam hidup warga—dan itu adalah ukuran kecil dari sebuah kota yang sedang berubah menjadi modern, tanpa meninggalkan warganya. (Tim-BF/Vip/*dari berbagai sumber/ADV)
