Kemendagri memperkuat proses verifikasi dan validasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memastikan pembangunan sesuai perencanaan, kondisi lapangan, dan administrasi sebelum diserahterimakan.
BEBER FAKTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya mendukung implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui penguatan verifikasi dan validasi serta komunikasi publik. Langkah ini bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan akuntabel dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
🏛️ Verifikasi Jadi Fokus Utama
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan verifikasi dan validasi dilakukan secara berjenjang serta menyeluruh terhadap hasil pembangunan KDKMP.
Proses tersebut memastikan kesesuaian antara perencanaan, kondisi fisik di lapangan, dan kelengkapan administrasi. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebelum bangunan KDKMP diserahkan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Jadi kami akan mendorong ini agar memastikan ada kesesuaian antara perencanaan dan fisik dan administrasi, Pak. Itu yang pertama, jadi verifikasi [dan] validasi ini sangat penting,” ujar Bima, Senin (20/7/2026).
📋 Sekda Koordinasikan Verifikasi di Daerah
Bima menyampaikan hal tersebut saat mewakili Menteri Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP terkait Infrastruktur Pemerintah dan Offtaker Komoditas Desa di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, sekretaris daerah (Sekda) akan menjadi koordinator pelaksanaan verifikasi dan validasi di daerah.
Setelah proses selesai, hasilnya dilaporkan kepada bupati atau wali kota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan pengawasan program.
Peran tersebut mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/10071/SJ tertanggal 29 Desember 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah.
📢 Kemendagri Perkuat Komunikasi Publik
Selain verifikasi, Kemendagri juga memperkuat komunikasi publik sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri pada rapat terbatas sebelumnya.
Bima menilai daerah yang berhasil melaksanakan KDKMP dengan baik perlu dipublikasikan agar menjadi contoh bagi daerah lain.
“Praktik-praktik yang baik ini penting untuk membangun narasi positif terkait [Program] KDKMP,” jelas Bima.
Ia berharap langkah tersebut mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program KDKMP sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus offtaker komoditas desa.
🤝 Rakor Libatkan Sejumlah Menteri
Rapat koordinasi dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Rapat juga dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri PANRB Rini Widyantini, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta sejumlah pejabat terkait.(*/Red.01-BF)
