beberfakta.web.id
,
Jakarta
– Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat juga menyampaikan tanggapan terkait ide Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang pengiriman siswa ‘problematis’ ke barak.
TNI
Menurut Atip, ide itu tidak sesuai, sebab departemennya telah mempunyai prosedur standar dalam mengurus anak-anak yang memerlukan pendampingan.
Sudah ada sistemnya melalui para guru.
bimbingan konseling
(BK). Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan terkait dengan siswa, termasuk yang dikenal sebagai perilaku tidak patuh siswa, hal tersebut menjadi tanggung jawab guru BK,” jelas Atip kepada
Tempo
, Senin, 28 April 2025.
Atip menyampaikan bahwa metode yang sebaiknya digunakan adalah dengan cara pendekatan pembelajaran. Menurut pandangan Atip, mengirimkan anak bermasalah ke barak militer tidaklah tepat sebagai jawaban atas masalah tersebut. “Hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif. Mengapa ada militarisme dalam sistem pendidikan kita?” ungkapnya.
Hingga saat ini, guru bimbingan konseling telah ditetapkan secara formal dan tersedia di semua sekolah. Peran para pengajar BK itu seharusnya ditingkatkan lagi guna memberikan arahan kepada murid-murid sehingga mereka dapat berkembang dengan lebih baik.
Menurut Atip, menggunakan metode militer bukanlah kesalahan total. Namun, dalam konteks pembinaan murid, akan lebih baik jika digunakan pendekatan yang lebih mendidik. “Metode militer cocok untuk suatu hal tertentu. Akan tetapi, nampaknya kurang sesuai untuk urusan pendidikan ini. Untuk itu, cukup melibatkan guru BK dan bimbingan konseling,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan wewenang kepada anak-anak di Kota Depok dengan perilaku bermasalah agar diserahkan pada lembaga TNI dan Polri guna mendapatkan pendampingan dalam gaya hidup militer. Ia menyampaikan bahwa aturan baru tersebut direncanakan dimulai bulan Mei tahun 2025.
Dia menginginkan agar Wali Kota Depok Supian Suri dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian serta angkatan bersenjata lokal. Dia menjelaskan, “Ada beberapa ide yang ingin saya wujudkan, terutama untuk menangani remaja bermasalah di lingkungan mereka.”
enggak
mau sekolah, pengen jajan terus, balapan motor terus, sama orang tuanya melawan diserahin ke pemerintah Kota Depok untuk dibina di komplek militer dan komplek Polisi, setuju enggak,” kata Dedi saat menghadiri acara HUT ke-26 Kota Depok di Jalan Margonda Raya pada Jumat, 25 April 2025.
Menurut Dedi, ia akan menyiapkan anggaran untuk 6 bulan atau bahkan hingga satu tahun agar anak-anak yang berperilaku nakal itu dibina oleh TNI dan Polri. “Nanti udah baik baru dibalikin ke orang tuanya,” kata Dedi.
Ricky Juliansyah
berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
