Menjelang Muktamar Ke-35 NU, Rais Syuriyah KH Muhibbul Aman Aly menyebut kriteria pemimpin PBNU periode mendatang. Ia menilai pemimpin NU harus kuat mengelola organisasi dan berpihak pada kepentingan Nahdliyin.
BEBER FAKTA— KH Muhibbul Aman Aly menyampaikan pandangannya menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Ia menilai sosok pemimpin PBNU tidak cukup hanya memiliki kapasitas keilmuan dan ketokohan.
🏛️ Pemimpin PBNU Harus Bisa Gerakkan Organisasi
Menurut Kiai Muhibbul, pemimpin PBNU harus mampu menggerakkan seluruh perangkat organisasi. Kemampuan tersebut penting agar roda organisasi berjalan efektif.
“Ya pertama tentu orang yang dapat menggerakkan organisasi. Namanya muharrik. Yang dapat mengorganisir dengan baik,” ujar Kiai Muhibbul kepada Inilah.com, Sabtu (22/8/2026).
Selain kemampuan organisasi, pemimpin PBNU harus mampu menempatkan NU sesuai posisi dan perannya dalam kehidupan kebangsaan.
“Yang kedua tentu yang dapat menempatkan NU pada posisi yang semestinya, sebagai gerakan politik moral keumatan. Dan itu dibutuhkan kemampuan di dalam mengelola organisasi dengan baik,” kata Kiai Muhib.
📅 Muktamar Digelar di Jombang
Pandangan tersebut muncul menjelang Muktamar Ke-35 NU. Forum tersebut akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Muktamar dijadwalkan mulai 27 Agustus 2026. Forum ini akan menentukan arah organisasi dan kepemimpinan PBNU periode mendatang.
👥 Kepentingan Nahdliyin Jadi Prioritas
Kiai Muhibbul juga menekankan keberpihakan pemimpin NU kepada warga Nahdliyin. Menurutnya, pemimpin terpilih harus merawat jamaah dan memperjuangkan kepentingan mereka.
“Tentu. Siapapun yang terpilih harus dapat merawat Nahdliyin, memperjuangkan kepentingan Nahdliyin dalam segala aspeknya,” tegasnya.
Ia menilai kedekatan dengan pemerintah tidak boleh menggeser orientasi NU terhadap kepentingan umat. NU tetap memiliki fungsi keumatan sekaligus peran dalam kehidupan kebangsaan.
🤝 NU Tetap Mitra Pemerintah
Kiai Muhibbul menegaskan NU sejak dahulu menempatkan pemerintah sebagai mitra. Namun, kemitraan tersebut tidak berarti NU kehilangan sikap kritis.
“Dan posisi NU mulai dulu adalah partner-nya pemerintah, partner-nya penguasa, bukan musuh ya, tapi partner,” ujarnya.
Menurut dia, NU dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam program yang memberi manfaat bagi masyarakat. Terutama, program yang berkaitan dengan kepentingan keumatan.
Namun, NU tetap harus mengingatkan pemerintah ketika menemukan kebijakan atau program yang dinilai keliru.
“Artinya partner itu bekerja sama. Kalau ada yang salah kita ingatkan,” katanya.
🔎 Dukung Program yang Berpihak pada Umat
Kiai Muhibbul menambahkan, NU dapat membantu program pemerintah yang memiliki orientasi terhadap kepentingan umat dan masyarakat luas.
“Dan kita membantu semua program pemerintah yang bersifat keumatan,” pungkas Kiai Muhibbul.
Pandangan tersebut menjadi salah satu suara kalangan kiai menjelang Muktamar Ke-35 NU. Pemimpin PBNU periode mendatang akan menghadapi tantangan menjaga soliditas organisasi dan merawat basis Nahdliyin.
Selain itu, kepemimpinan baru akan menentukan posisi NU dalam relasinya dengan pemerintah dan kehidupan kebangsaan.(*/Red.01-BF)
