Pemerintah mempercepat sinkronisasi data bantuan sosial (bansos) melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Sistem ini menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan hanya masyarakat yang berhak menerima bantuan.
BEBER FAKTA — Pemerintah terus memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial dengan mempercepat implementasi Portal Perlinsos Digital. Langkah ini bertujuan mengurangi kesalahan data sekaligus mempercepat proses verifikasi penerima bansos di seluruh Indonesia.
🖥️ Perlinsos Digital Integrasikan Data Lintas Instansi
Kemajuan implementasi Portal Perlinsos Digital ditinjau Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) saat mengunjungi lokasi uji coba di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan berdialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Mereka melihat langsung proses verifikasi penerima bantuan melalui sistem yang menghubungkan berbagai basis data pemerintah.
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Aris Kurniawan, menjelaskan sistem memanfaatkan integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Data kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik dapat diverifikasi secara otomatis.
“Tujuannya sederhana, yaitu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan data yang semakin terintegrasi, potensi salah sasaran bisa terus ditekan,” ujar Aris Kurniawan dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).
🔒 Verifikasi Lebih Cepat dan Aman
Kemkomdigi menyediakan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur pertukaran data antarkementerian dan lembaga secara aman dan real time.
Melalui sistem tersebut, proses verifikasi calon penerima bantuan menjadi lebih cepat dan objektif. Selain itu, pemerintah dapat menekan potensi data ganda serta lebih mudah mengidentifikasi warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi.
Pemerintah juga membuka mekanisme sanggah apabila masyarakat menemukan ketidaksesuaian data. Seluruh pertukaran data dilakukan berdasarkan persetujuan masyarakat sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan dilindungi teknologi enkripsi melalui layanan *Cryptography as a Service* milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
📊 Surabaya Catat Pendataan Tertinggi
Hingga kini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah berlangsung di 43 kabupaten dan kota.
Surabaya menjadi daerah dengan capaian pendataan tertinggi, yakni 99,82 persen. Capaian tersebut menunjukkan kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memastikan data penerima bantuan semakin akurat sebelum sistem diterapkan secara nasional.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat dalam mendukung uji coba tersebut.
“Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil,” kata Muhammad Qodari.
🚀 Fondasi Layanan Publik Digital
Ke depan, interoperabilitas data melalui Portal Perlinsos Digital diharapkan tidak hanya memperkuat penyaluran bantuan sosial. Sistem ini juga menjadi fondasi pengembangan berbagai layanan publik digital yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(*/Red.01-BF)
