Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara kerja sama dengan sejumlah mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk menata ulang sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
BEBER FAKTA—BGN memastikan penghentian kerja sama tersebut hanya bersifat sementara. Lembaga itu akan mengevaluasi seluruh SPPG agar pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar dan tata kelola yang ditetapkan.
📌 BGN Tata Ulang Ribuan SPPG
Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono menyampaikan penataan akan mencakup lebih dari 27 ribu SPPG, termasuk yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, seluruh SPPG akan diperiksa kembali untuk memastikan operasionalnya memenuhi standar program.
“Sejumlah 27.000 sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Kemudian juga untuk SPPG yang lain-lain seperti yang 3T ini, kemudian yang lainnya juga akan kita berikan waktu. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya,” kata Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.
🤝 Kerja Sama Mitra Hanya Dihentikan Sementara
Trenggono menegaskan penghentian kerja sama bukan pemutusan permanen. Kebijakan itu memberi waktu bagi BGN untuk menyelesaikan proses pembenahan.
Trenggono – “Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi penghentian sementara. Kita berikan waktu dong untuk menata kembali”.
Ia juga memastikan BGN tetap membuka komunikasi dengan para mitra. Namun, dialog akan dilakukan setelah proses evaluasi berjalan agar pembahasan lebih efektif.
“Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik,” katanya.
🏛️ Pemerintah Evaluasi Hambatan Program MBG
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan mengevaluasi berbagai persoalan Program MBG setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu, 15 Juli 2026.
Menurut Zulhas, evaluasi mencakup dugaan penyalahgunaan program serta titik-titik SPPG yang sudah ditetapkan tetapi belum memiliki dapur operasional.
“Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan,” kata Zulhas.
Ia menambahkan masih terdapat sejumlah lokasi yang telah ditetapkan sebagai titik layanan, namun belum memiliki SPPG yang beroperasi sehingga menjadi bagian dari evaluasi pemerintah. (*/Vic-BF/Red.02-BF)
