Di tengah suasana khidmat pengukuhan guru besar di Universitas Nusa Cendana, suara Prof. William Djani justru menggugah. Ia tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi tentang jarak yang masih terasa antara negara dan rakyat. Dari panggung akademik itu, ia mengajak birokrasi Indonesia turun dari “menara gading” dan benar-benar hadir di tengah kehidupan masyarakat.
Dari Panggung Akademik, Lahir Kegelisahan
BEBER FAKTA – Rabu siang itu, (8/4/2026), di Grha Cendana, suasana terasa berbeda. Di balik seremoni akademik, terselip kegelisahan yang disampaikan William Djani.
Dengan suara tenang namun tegas, ia menyampaikan bahwa negara tidak boleh berhenti pada fungsi administratif semata.
“Negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai penyedia pelayanan publik yang harus dijalankan secara berkualitas,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengajak semua yang hadir untuk merenung—apakah birokrasi hari ini benar-benar sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?
Meruntuhkan Jarak yang Terlalu Lama
Seiring waktu, paradigma birokrasi memang berubah. Dari yang semula berpusat pada negara (state-centered), kini bergeser menjadi berpusat pada masyarakat (society-centered). Namun, menurut Prof. William, perubahan itu belum sepenuhnya terasa.
Sebaliknya, masyarakat masih kerap berhadapan dengan prosedur panjang dan sistem yang berbelit.
“Tantangan utama kita adalah menyeimbangkan peran negara yang kuat dengan kebutuhan tata kelola yang inklusif, partisipatif, dan adaptif,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai sekat antara pejabat dan rakyat bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal empati yang belum sepenuhnya hadir.
Bukan Sekadar Struktur, Tapi Soal Mentalitas
Di titik inilah, Prof. William menekankan hal yang sering luput: reformasi birokrasi bukan sekadar soal struktur organisasi.
Ia justru melihat akar persoalan ada pada budaya kerja.
Dari pengalaman masa lalu hingga era reformasi saat ini, birokrasi Indonesia masih membawa warisan pola lama—tertutup, kaku, dan terkadang terpengaruh kepentingan politik lokal.
“Reformasi tidak cukup hanya memperbaiki struktur, tetapi harus mentransformasi kultur birokrasi dan memperkuat relasi antara negara dan masyarakat,” jelasnya.
Dengan kata lain, perubahan sejati hanya bisa terjadi jika aparatur negara mengubah cara pandangnya—dari penguasa menjadi pelayan.
Kolaborasi Jadi Kunci Masa Depan
Selanjutnya, Prof. William membuka perspektif baru. Ia menegaskan bahwa negara tidak lagi bisa bekerja sendiri.
Di era modern, pelayanan publik harus menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
Pendekatan ini, menurutnya, bukan hanya pilihan, melainkan keharusan.
Karena hanya dengan sinergi, pelayanan yang adil, efektif, dan merata bisa benar-benar terwujud.
Sebuah Pesan yang Tinggal di Hati
Menutup orasinya, Prof. William meninggalkan pesan yang sederhana, namun kuat: setiap kebijakan harus memiliki “ruh” yang berpihak pada masyarakat.
Hari itu, pengukuhan dirinya bersama Linda Fanggidae dan Zakarias Seba Ngara bukan sekadar seremoni akademik.
Lebih dari itu, momen tersebut menjadi pengingat bahwa di balik tumpukan berkas di meja birokrasi, ada harapan rakyat yang menunggu untuk dijawab.
Dan pada akhirnya, birokrasi yang hebat bukanlah yang paling rapi di atas kertas—melainkan yang paling terasa kehadirannya di kehidupan nyata. (Sumber: undana.ac.id/***/Vip-BF)
