Di tengah tekanan fiskal NTT, Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTT meminta lembaga legislatif ikut mengencangkan ikat pinggang. Mereka mengusulkan perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota DPRD dibatasi maksimal tiga kali setahun.
BEBER FAKTA—Bagi Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTT, persoalan perjalanan dinas bukan sekadar soal berapa kali anggota DPRD bepergian.
Lebih jauh, usulan itu menyentuh keberanian DPRD untuk melakukan koreksi terhadap penggunaan anggarannya sendiri.
Ketika Anggaran Harus Kembali ke Rakyat
NTT saat ini menghadapi tekanan fiskal yang berat. Di sisi lain, masyarakat masih membutuhkan dukungan anggaran untuk berbagai kebutuhan dasar.
Pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, infrastruktur dasar hingga perlindungan sosial menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
Karena itu, Gerindra menilai efisiensi tidak cukup hanya dibebankan kepada pemerintah. DPRD juga dinilai perlu menunjukkan sikap yang sama.
“Dalam situasi seperti ini, DPRD tidak boleh hanya meminta pemerintah melakukan efisiensi sementara lembaga DPRD sendiri tidak mau berhemat,” demikian sikap Fraksi Gerindra.
Dari situ, Fraksi Gerindra mengusulkan sejumlah perubahan dalam penggunaan anggaran DPRD.
Tiga Kali Setahun, Bukan Sekadar Jalan
Usulan pertama menyangkut perjalanan dinas luar NTT. Gerindra meminta kegiatan tersebut dibatasi maksimal tiga kali dalam setahun.
Namun, pembatasan itu tidak berlaku secara membabi buta. Perjalanan tetap bisa dilakukan jika memiliki kepentingan strategis, tujuan jelas dan menghasilkan manfaat.
Selain itu, perjalanan hanya perlu dilakukan jika persoalannya tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi daring.
Gerindra juga menyoroti kegiatan studi banding, konsultasi dan kunjungan kerja yang dinilai tidak menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.
Perkembangan teknologi, menurut mereka, memungkinkan banyak koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan melalui Zoom atau video conference.
“Jangan membeli tiket pesawat untuk sesuatu yang sebenarnya dapat diselesaikan dari Kupang,” tegas Fraksi Gerindra.
Bukan Cuma Tiket Pesawat yang Dipangkas
Bagi Gerindra, penghematan tidak boleh berhenti pada perjalanan dinas.
Kegiatan seremonial, rapat di luar kantor, seminar, percetakan, konsumsi dan belanja pendukung DPRD lainnya juga perlu dievaluasi.
Belanja yang tidak mendesak dinilai perlu ditunda. Sementara kebutuhan yang masih penting harus tetap mendapat perhatian.
Dengan begitu, efisiensi tidak sekadar menghasilkan angka penghematan dalam laporan anggaran.
Gerindra menginginkan hasil penghematan tersebut bisa terlihat dalam kehidupan masyarakat.
Uang yang Hemat Harus Terlihat Manfaatnya
Fraksi Gerindra meminta setiap rupiah yang berhasil dihemat dapat ditelusuri penggunaannya.
Anggaran tersebut harus diarahkan kembali kepada kebutuhan masyarakat. Jangan sampai pemotongan perjalanan dinas hanya memindahkan anggaran ke pos belanja birokrasi lainnya.
Harapannya, penghematan bisa membantu sekolah yang kekurangan fasilitas. Anggaran juga dapat memperkuat pelayanan kesehatan dan membantu masyarakat terdampak bencana.
Selain itu, kelompok rentan dan pelayanan dasar juga diharapkan mendapat manfaat langsung.
Bagi Gerindra, di situlah makna sebenarnya dari efisiensi anggaran.
Ukuran Kinerja Bukan Seberapa Sering Bepergian
Gerindra juga mengingatkan kembali fungsi utama DPRD.
Legislasi, anggaran dan pengawasan harus menjadi ukuran utama kerja anggota DPRD.
Karena itu, produktivitas anggota DPRD tidak semestinya diukur dari seberapa sering melakukan perjalanan dinas.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diperjuangkan dan diselesaikan.
Gerindra juga mengusulkan agar penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD semakin transparan. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga harus dapat diketahui publik.
Tidak Semua Perjalanan Dinas Harus Dihentikan
Gerindra menegaskan bahwa pihaknya tidak menganggap seluruh perjalanan dinas sebagai sesuatu yang buruk.
Ada perjalanan yang memang diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan NTT kepada pemerintah pusat.
Yang menjadi persoalan adalah perjalanan tanpa urgensi, tanpa hasil terukur dan sekadar menghabiskan anggaran.
Karena itu, usulan pembatasan tersebut sekaligus menjadi ajakan kepada seluruh fraksi dan pimpinan DPRD NTT untuk melakukan pembenahan bersama.
Saat DPRD Diminta Memberi Contoh
Di tengah kondisi fiskal yang sulit, Fraksi Gerindra menilai lembaga politik juga perlu menunjukkan keteladanan dalam mengelola uang publik.
“Kita tidak punya legitimasi moral meminta rakyat hidup hemat apabila lembaga politiknya sendiri tidak berani berhemat,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTT, Muhammad Supriyadin Pua Rake.
Bagi Gerindra, politik anggaran harus kembali pada prinsip sederhana.
Yang bisa dihemat, dihemat. Yang tidak mendesak, ditunda. Sementara uang rakyat harus sebesar-besarnya kembali untuk kepentingan rakyat.
Usulan itu kini menjadi ajakan bagi DPRD NTT untuk melihat kembali setiap pengeluaran. Sebab, bagi Gerindra, keberanian berhemat bukan hanya soal memangkas anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah tetap memiliki manfaat bagi masyarakat. (*/Vic-BF)
