Komisi IX DPR menerima masukan agar Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program sosial. Usulan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Gamal Albinsaid, dalam rapat dengar pendapat bersama MBG Watch di DPR, Kamis (16/7/2026).
BEBER FAKTA — Gamal Albinsaid menilai pelaksanaan MBG saat ini lebih banyak memunculkan kepentingan bisnis dibanding tujuan utamanya, yakni mengatasi kedaruratan gizi bagi masyarakat. Ia meminta BGN mengevaluasi skema operasional program agar kembali berorientasi pada manfaat sosial.
🍽️ Soroti Respons Saat MBG Dimoratorium
Dalam rapat di DPR, Senayan, Jakarta, Gamal menyoroti respons berbagai pihak ketika dapur MBG dimoratorium atau dihentikan sementara.
Menurutnya, protes justru datang dari pengusaha, investor, dan mitra, bukan dari anak sekolah, ibu hamil, maupun ibu menyusui sebagai penerima manfaat program.
“Kenapa yang berteriak paling keras dan protes ke BGN adalah pengusaha, investor, mitra, bukan anak-anak sekolah, bukan ibu hamil, dan bukan ibu menyusui yang merupakan penerima manfaat program MBG,” kata Gamal.
📊 Nilai MBG Lebih Berorientasi Bisnis
Gamal mengatakan banyak pihak beranggapan mitra menyampaikan protes karena telah mengeluarkan investasi untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, menurutnya, kondisi itu menunjukkan pelaksanaan MBG masih lebih dominan pada aspek bisnis dibanding aspek sosial.
“Program MBG saat ini masih lebih dominan pada aspek bisnis atau profit oriented daripada aspek sosial atau social oriented,” ujarnya.
🏛️ Dorong Perbaikan Skema Operasional
Gamal mengajak pimpinan BGN mengembalikan MBG sebagai program sosial yang berfokus mengatasi kedaruratan gizi, bukan menjadi ruang komersialisasi.
Ia juga meminta BGN merancang kembali skema operasional MBG dengan pendekatan sosial.
“Pimpinan BGN harus mengembalikan MBG ke fitrahnya sebagai program sosial untuk atasi kedaruratan gizi, bukan ladang komersialisasi,” tegas Gamal.
Menurutnya, pembenahan skema operasional menjadi langkah penting agar tujuan utama program tetap berpihak kepada masyarakat penerima manfaat.(*/Red.01-BF)
