Harga batu bara untuk PLN berpotensi naik setelah delapan tahun tak berubah. Bahlil Lahadalia kini menghitung untung-rugi agar pengusaha tetap cuan, tetapi keuangan negara tidak jebol.
BEBER FAKTA – Pemerintah membuka peluang menaikkan harga batu bara Domestic Price Obligation (DPO) yang selama ini dipatok USD 70 per ton untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk pasokan ke PT PLN (Persero).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menilai harga tersebut sudah tidak lagi mencerminkan kondisi biaya produksi saat ini. Apalagi, aturan itu berlaku sejak 2018 dan belum pernah mengalami perubahan.
⛏️ Biaya Tambang Naik, Pengusaha Minta Napas
Menurut Bahlil, pengusaha batu bara kini menghadapi kenaikan stripping ratio (SR), terutama untuk batu bara kalori menengah 5.200 kcal/kg GAR. Akibatnya, biaya produksi ikut melonjak.
“Untuk medium ini kan SR-nya sudah di 8-12 persen, cost produksinya kan udah tinggi,” kata Bahlil.
Karena itu, pemerintah mulai mengkaji penyesuaian harga agar pengusaha tidak menjual batu bara dengan harga yang dianggap terlalu rendah.
“Kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah,” tegasnya.
⚖️ PLN dan Pengusaha Harus Sama-Sama Untung
Meski membuka peluang kenaikan harga, Bahlil menegaskan pemerintah tetap menjaga keseimbangan. Di satu sisi, pengusaha membutuhkan margin yang sehat. Namun di sisi lain, PLN juga tidak boleh terbebani.
“Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah masih menghitung dampak kebijakan tersebut terhadap biaya operasional PLN dan anggaran negara.
🔍 Tim Khusus Batu Bara untuk PLN Segera Dibentuk
Selain membahas harga, Bahlil juga berencana membentuk tim pengadaan batu bara kalori menengah untuk PLN. Langkah ini muncul karena pasokan jenis batu bara tersebut mulai menghadapi tantangan.
Menurutnya, pengawasan yang transparan dan profesional sangat penting karena PLN selama ini menerima berbagai bentuk dukungan negara, mulai dari subsidi energi hingga kompensasi tarif.
💰 Negara Tak Mau OPEX PLN Membengkak
Bahlil mengingatkan bahwa kenaikan biaya operasional PLN berpotensi menambah beban keuangan negara. Semakin tinggi OPEX PLN, semakin besar pula konsekuensi fiskal yang harus ditanggung pemerintah.
“Dalam rangka bagaimana meminimalisasi OPEX-nya, maka negara harus hadir dengan dilakukan pengawasan yang profesional,” pungkasnya.
Kini, pemerintah berada di persimpangan penting: menjaga pasokan energi nasional tetap aman sekaligus memastikan pengusaha dan PLN tidak sama-sama merugi. (*/Red.01-BF)
