Buruh Dukung Komitmen Prabowo Berantas Korupsi, Said Iqbal: Tak Boleh Pandang Bulu

Said Iqbal-Presiden Partai Buruh (Foto: Istimewa)
Buruh Indonesia menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap praktik korupsi.

BEBER FAKTA — Said Iqbal menyampaikan dukungan tersebut dalam keterangannya yang dikutip pada Senin (13/7/2026). Menurutnya, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

⚖️ Buruh Dukung Pemberantasan Korupsi

Said menegaskan seluruh pejabat negara, termasuk dirinya, tidak boleh melakukan korupsi. Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah rakyat, bukan sarana memperkaya diri.

“Buruh Indonesia mendukung amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi,” kata Said.

Ia juga menambahkan, “Jabatan adalah amanah rakyat, bukan alat untuk memperkaya diri sendiri.”

💰 Dana Negara Harus Kembali untuk Rakyat

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh itu mengingatkan penyelenggara negara agar mengedepankan semangat antikorupsi.

Menurutnya, uang yang dikelola pejabat negara merupakan milik rakyat sehingga harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Jangan sakiti hati rakyat, karena korupsi sesungguhnya menyakiti hati rakyat. Uang yang dikelola oleh pejabat negara adalah uang rakyat yang harus dikembalikan manfaatnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

👷 Anggaran Bersih Dinilai Perkuat Kesejahteraan Buruh

Said menilai setiap dana negara yang berhasil diselamatkan dari praktik korupsi dapat dialokasikan untuk memperkuat jaminan sosial, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki infrastruktur publik, serta mendukung program yang berpihak kepada pekerja.

“Ketika anggaran negara tidak bocor karena korupsi, maka ruang fiskal untuk meningkatkan perlindungan sosial, memperkuat jaminan ketenagakerjaan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik akan semakin besar. Itulah sebabnya perjuangan melawan korupsi adalah juga perjuangan untuk kesejahteraan buruh,” jelasnya.(*/Red.01-BF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *