Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mendesak pemerintah memperketat pengawasan transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) setelah PPATK mengungkap QRIS menjadi jalur utama deposit judi online pada semester I 2026.
BEBER FAKTA — Pemerintah diminta segera memperkuat pengawasan transaksi digital melalui QRIS dengan memperketat verifikasi merchant, mendeteksi transaksi mencurigakan, serta mempercepat pertukaran data antarinstansi. Langkah itu dinilai penting untuk memutus aliran dana yang menopang praktik judi online.
📌 DPR Minta Pengawasan QRIS Diperketat
Junico Siahaan mengatakan pemerintah harus memperkuat koordinasi lintas lembaga, mulai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), PPATK, OJK, Bank Indonesia, Polri, hingga industri sistem pembayaran.
Menurutnya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya memblokir situs. Jaringan pelaku akan terus beradaptasi selama aliran dana dan ekosistem keuangan masih berjalan.
“Saya mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan transaksi digital yang digunakan untuk judol melalui verifikasi merchant penerima QRIS, deteksi transaksi mencurigakan, dan pertukaran data secara real time,” ujar Junico, Kamis (6/8/2026).
📊 PPATK Ungkap Dominasi QRIS
Sebelumnya, PPATK mengungkap QRIS menjadi kanal pembayaran terbesar untuk deposit judi online sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Dari total deposit judi online sebesar Rp22,05 triliun, sebanyak Rp12,36 triliun atau sekitar 56,04 persen dilakukan melalui QRIS.
Sementara itu, frekuensi transaksi menggunakan QRIS mencapai 198,77 juta transaksi atau sekitar 87,66 persen dari seluruh transaksi deposit yang teridentifikasi.
⚠️ Bukan QRIS yang Bermasalah
PPATK menegaskan tingginya transaksi melalui QRIS bukan berarti sistem pembayaran tersebut bermasalah.
Menurut PPATK, persoalan utama terletak pada penyalahgunaan identitas merchant dan tujuan transaksi oleh jaringan judi online.
Karena itu, PPATK menilai solusi yang dibutuhkan ialah memperkuat verifikasi merchant, meningkatkan pengawasan terhadap pola transaksi mencurigakan, serta menindak pihak yang memanfaatkan sistem pembayaran digital untuk aktivitas ilegal.
🚨 Minta Putus Aliran Dana Judol
Junico juga meminta pengawasan mencakup seluruh penerima pembayaran QRIS, rekening hasil jual beli, hingga rekening dorman yang diambil alih pelaku.
Namun, ia menegaskan langkah tersebut harus dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu transaksi QRIS dan aktivitas usaha yang legal.
“Pemerintah tidak boleh hanya menghitung jumlah situs yang diblokir. Selama aliran dana, rekening penampung, dan pinjaman online ilegal masih tersedia, jaringan judi online akan terus berpindah bentuk.”
Ia juga meminta pemerintah memutus keterkaitan judi online dan pinjaman online ilegal dengan menindak bandar, memblokir rekening penampung, menghentikan promosi, serta melacak aset dan praktik jual beli rekening.(*/Red.01-BF)
