KOTA KUPANG, beberfakta.web.id – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, memaparkan strategi manajemen konflik dalam Rakornas Sinergi Pemerintah dan FKUB, Rabu (4/2).
Rakornas digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring dari Ruang Garuda Kantor Wali Kota Kupang. Kegiatan ini mengusung tema penguatan persatuan dan harmoni sosial.
Pengalaman Kota Kupang Jaga Toleransi
Dalam paparannya, dr. Christian menegaskan komitmen pemerintah menjaga harmoni sosial lintas agama. Ia menyebut Kota Kupang konsisten masuk sepuluh besar Indeks Kota Toleran sejak 2018.
Berita Nasional: Kemenkes Keluarkan Edaran Terkait Virus Nipah, Daerah Diminta Siaga!
Selain itu, Kota Kupang meraih penghargaan Cita Kota Damai dan Inklusif dari Menteri Dalam Negeri. Penghargaan tersebut menjadi motivasi memperkuat tata kelola konflik sosial.
“Penghargaan ini memacu kami terus belajar menangani konflik secara bijak dan berkeadilan,” ujarnya.
Pendekatan Tegas dan Dialogis
Wali Kota menjelaskan pengalaman penanganan konflik pembangunan rumah ibadah yang belum berizin lengkap. Pemerintah memilih langkah tegas namun persuasif untuk mencegah eskalasi konflik.
Nonton Video Beber Fakta di Tiktok: Warga Liliba Sampaikan Aspirasi Terkait Pembangunan Masjid. Wali Kota Kupang Tidak Menolak Tapi Harus Lengkapi Persyaratan.
Pemerintah daerah menghentikan sementara pembangunan hingga perizinan lengkap sesuai aturan. Bersamaan dengan itu, pemerintah melibatkan tokoh agama, adat, Forkopimda, pemuda, dan aparat wilayah.
Pendekatan dialogis tersebut dinilai efektif menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, kebijakan diterapkan adil tanpa membedakan latar belakang agama.
“Kami lembut dalam cara, tetapi tegas pada tujuan. Aturan tetap menjadi panglima,” tegasnya.
Negara Hadir Jaga Kerukunan
dr. Christian Widodo menegaskan kehadiran negara menjadi kunci menjaga toleransi dan kerukunan. Pemerintah wajib melindungi seluruh warga secara adil dan konstitusional.
Pernyataan tersebut sejalan dengan paparan Yulius Sigit Kristanto dari Kejaksaan Agung Muda Intelijen. Ia menekankan keadilan sebagai prinsip utama penanganan isu keagamaan.
“Setiap langkah hukum harus adil, tidak diskriminatif, dan mencegah konflik horizontal,” ujarnya.
Sinergi Lintas Sektor Diperkuat
Rakornas FKUB digelar secara hybrid di Avenzel Hotel Cibubur, Kota Bekasi. Kegiatan ini diinisiasi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan tokoh agama. Menurutnya, rumah ibadat perlu menguatkan fungsi sosial di tengah masyarakat.
Ia juga mendorong peran umat beragama dalam ketahanan pangan dan inovasi sosial. Upaya tersebut dinilai memperkuat persatuan dan kesejahteraan berkelanjutan. (Sumber: Siaran Pers Bag. Prokopim Setda Kota Kupang/Ronald Pello/Vip)
