Pemerintah terus mematangkan rencana seleksi CPNS 2026 dengan menghitung kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) secara nasional. Proses ini melibatkan BKN, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.
BEBER FAKTA — Pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama sejumlah kementerian masih menyusun kebutuhan formasi agar rekrutmen sesuai dengan kebutuhan riil ASN.
🏛️ Pemerintah Hitung Formasi CPNS 2026
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan pemerintah masih mematangkan koordinasi terkait jumlah formasi CPNS 2026.
Menurutnya, BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terus menghitung kebutuhan ASN.
“Kami saat ini sedang mematangkan koordinasi untuk seleksi CPNS. Saya, Bu Menpan, Pak Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya,” kata Zudan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).
📚 Rekrutmen PPPK dan Sekolah Kedinasan Masih Berjalan
Selain mempersiapkan CPNS 2026, pemerintah juga masih menjalankan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memenuhi kebutuhan guru di Sekolah Rakyat.
Di sisi lain, proses seleksi sekolah kedinasan juga masih berlangsung, termasuk untuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), sekolah statistik, dan sekolah intelijen.
“Sedang berjalan, rekrutmen untuk sekolah rakyat, untuk P3K sedang berjalan. Bulan ini kita sedang akan menyelesaikan untuk seleksi sekolah kedinasan,” ujar Zudan.
📢 Pengumuman Menunggu Menpan RB
Zudan berharap Menteri PANRB Rini Widyantini segera mengumumkan secara resmi pelaksanaan seleksi CPNS 2026 setelah seluruh perhitungan formasi selesai.
“Ini sedang kita matangkan dengan Ibu Menpan, nanti beliau yang akan mengumumkan,” katanya.
📊 Formasi Disesuaikan Kebutuhan ASN
Zudan menjelaskan pemerintah masih menghitung kebutuhan CPNS dan PPPK secara menyeluruh. Saat ini jumlah ASN mencapai sekitar 6,7 juta orang sehingga pemetaan kebutuhan jabatan menjadi prioritas.
Ia juga meminta kepala daerah yang belum menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK agar segera menuntaskan proses tersebut untuk memberikan kepastian status kepegawaian.
“Ini dipetakan jabatan-jabatan tertentu yang masih perlu PNS berapa. Kemudian P3K yang belum selesai. Ini juga saya minta para kepala daerah yang belum mengangkat P3Knya, itu segera diselesaikan,” ujar Zudan.(*/Red.01-BF)
