Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta percepatan persetujuan anggaran pemulihan wilayah terdampak. Langkah ini dinilai penting agar penanganan masyarakat dan pembangunan infrastruktur segera berjalan.
BEBER FAKTA— Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pencairan anggaran menjadi prioritas agar kementerian dan lembaga terkait dapat segera menuntaskan program pemulihan di wilayah terdampak bencana.
🚨 Tito Minta Empat Anggaran Prioritas Segera Disetujui
Tito menyampaikan permintaan tersebut usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Ia meminta Menteri Keuangan segera menyetujui empat usulan anggaran prioritas yang telah diajukan kementerian terkait.
“Ada empat yang menurut saya super prioritas, yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-Approve secepat mungkin, karena dari kementerian/lembaga itu sudah mengajukan,” ujar Tito.
💰 Kebutuhan Anggaran Capai Rp100,1 Triliun
Tito menjelaskan pemerintah telah menyusun rencana induk pemulihan pascabencana Sumatera dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun hingga 2028.
Selain itu, pemerintah telah menyalurkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dana tersebut digunakan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di wilayah terdampak.
Baca Juga: Putra Buruh Bangunan NTT Jadi Lulusan Terbaik IPDN 2026
🏗️ Rp39 Triliun Dialokasikan untuk 32 Kementerian dan Lembaga
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp39 triliun kepada 32 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PRR.
Dari jumlah itu, sekitar Rp31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh instansi, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kesehatan.
🌾 Empat Program Jadi Prioritas Pemulihan
Tito menjelaskan empat anggaran yang masih menunggu persetujuan akan digunakan untuk:
Kementerian Pertanian, guna memulihkan sawah dan perkebunan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk rehabilitasi tambak.
Kementerian Agama, bagi perbaikan pesantren, madrasah, dan rumah ibadah.
Kementerian UMKM, untuk mendukung pemulihan usaha masyarakat terdampak.
Menurut Tito, sejumlah kementerian telah memulai penanganan menggunakan anggaran reguler hasil refocusing. Namun, pencairan anggaran tambahan tetap dibutuhkan agar proses rehabilitasi berlangsung lebih cepat.
“Kalau sudah di-transfer, maka kami nanti saya sebagai Kasatgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab-rekon,” jelasnya.
📢 Satgas Awasi Pelaksanaan di Lapangan
Tito memastikan Satgas akan terus memantau pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.
Ia juga meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah aktif menyampaikan perkembangan program kepada masyarakat.
“Supaya rehab-rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat,” tutup Tito (*/Red.03-BF)
