Mahasiswa tak lagi cuma jadi penonton politik. KPU NTT kini menggandeng kampus-kampus besar di Kupang untuk melawan hoaks, politik uang, dan apatisme generasi muda.
BEBER FAKTA– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menggandeng empat perguruan tinggi di Kota Kupang untuk memperkuat literasi politik dan kualitas demokrasi. Kolaborasi strategis itu ditandai lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Aula KPU NTT, Rabu (20/5/2026).
Empat kampus yang ikut dalam kerja sama ini yakni Universitas Nusa Cendana, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Katolik Widya Mandira, dan Universitas Muhammadiyah Kupang.
Nonton Video Berita Penandatanganan MoU antara KPUD NTT dan Undana serta Tiga PTS di Kota Kupang di Tiktok @beber_fakta
Kolaborasi ini bukan sekadar seremoni. Sebaliknya, KPU dan kampus sepakat membangun gerakan pendidikan politik yang lebih dekat dengan generasi Milenial dan Gen Z.
🎓 Kampus Disulap Jadi Ruang Demokrasi
Rektor Undana, Jefri S. Bale, yang diwakili Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Yefri C. Adoe, menegaskan kampus punya tanggung jawab besar menjaga kualitas demokrasi.
Menurutnya, mahasiswa tidak boleh lagi bersikap pasif saat menghadapi isu politik dan pemilu.
“Kita ingin mengubah ruang kelas menjadi ruang demokrasi yang dinamis. Mahasiswa tidak boleh lagi menjadi pemilih pasif, melainkan harus menjadi smart voters yang kritis dan berintegritas,” ujar Yefri.
Selain itu, Undana juga mendorong penguatan riset sosial berbasis data masyarakat NTT. Bahkan, kerja sama ini membuka peluang peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu lewat sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Dengan sistem tersebut, pengalaman lapangan para penyelenggara pemilu bisa diakui sebagai capaian akademik.
⚠️ Jangan Cuma Teken MoU, Harus Ada Aksi Nyata!
Rektor UKAW, Godlief Neonufa, mengingatkan agar kerja sama ini tidak berhenti di atas kertas.
Ia meminta seluruh pihak segera menindaklanjuti MoU melalui program nyata yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kerja sama ini jangan berhenti sebagai dokumen administratif semata,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Rektor III UMK, Syamsul Bahri, menyoroti ancaman politik uang dan penyebaran hoaks yang masih menjadi tantangan serius demokrasi.
Karena itu, ia mendorong riset kolaboratif antar kampus agar pendidikan politik semakin kuat dan relevan bagi anak muda.
Dukungan serupa juga datang dari Rektor Unwira, Stefanus Lio.
Ia berharap kemitraan ini bisa melahirkan inovasi baru demi membangun demokrasi yang inklusif, sehat, dan bermartabat di NTT.
🚀 KPU Siapkan Program Khusus Buat Mahasiswa
Ketua KPU NTT, Jemris Fointuna, memastikan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah program konkret sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut.
Beberapa program unggulan yang segera dijalankan antara lain:
- KPU Mengajar — Praktisi pemilu turun langsung ke ruang kelas.
- Posko Layanan Pindah Memilih — Mahasiswa makin mudah mengurus administrasi pemilih.
- Magang Mahasiswa — Anak muda bisa belajar langsung tata kelola pemilu.
- Kurikulum Kepemiluan — KPU dan akademisi menyusun materi literasi demokrasi bersama.
Menurut Jemris, generasi muda akan menjadi penentu masa depan demokrasi Indonesia.
“Tren pemilih ke depan akan didominasi oleh Generasi Milenial dan Gen Z. Kampus adalah mitra paling strategis untuk memastikan mereka memiliki literasi politik yang kuat demi memperkuat demokrasi elektoral lokal,” pungkas Jemris.
🔍 Kenapa Kolaborasi Ini Jadi Sorotan?
Kerja sama KPU NTT dan kampus dinilai penting karena tren apatisme politik di kalangan anak muda terus meningkat. Di sisi lain, hoaks politik dan praktik money politics masih marak menjelang momentum pemilu.
Karena itu, pendekatan melalui kampus dianggap lebih efektif untuk membentuk pemilih muda yang kritis, rasional, dan tidak mudah terprovokasi.
Jika program ini berjalan maksimal, maka kampus bukan hanya tempat belajar teori, tetapi juga ruang membangun budaya demokrasi yang sehat di NTT. (Vic-BF/Vip)
