Puluhan tahun warga Amfoang Timur kehilangan akses ke sawah Naktuka yang mereka klaim sebagai wilayah Indonesia. Setiap upaya masuk selalu terhenti di perbatasan. Patroli Timor Leste menghadang. Aparat Indonesia justru menahan warganya sendiri. Kini masyarakat Amfoang meminta Presiden Prabowo Subianto mendengar langsung kisah mereka tentang batas negara yang belum selesai.
Naktuka yang Hilang dari Amfoang
BEBER FAKTA – Persoalan batas wilayah di Naktuka kembali memantik kegelisahan warga Amfoang Timur, Kabupaten Kupang.
Puluhan tahun berlalu sejak Indonesia dan Timor Leste berpisah sebagai negara berbeda. Namun, bagi warga Amfoang, persoalan batas itu belum pernah benar-benar selesai.
Sawah Naktuka yang dahulu digarap masyarakat Amfoang kini berada di wilayah yang diklaim oleh Timor Leste.
Akibatnya, warga yang dulu hidup dari lahan tersebut tak lagi bisa masuk untuk bertani.
Setiap langkah menuju Naktuka selalu berhenti di garis perbatasan.
Upaya Warga yang Selalu Terhenti
Kepala Desa Netemnanu Selatan, Wemfried M.D. Kameo, mengungkapkan upaya warga untuk kembali ke Naktuka sudah beberapa kali dilakukan.
Gerakan pertama muncul pada 2015.
Kemudian, warga kembali mencoba dua kali sepanjang 2025.
Namun, setiap upaya selalu berakhir sama.
Petugas Unidade Patroli Fronteira (UPF) dari Timor Leste menghadang rombongan warga Amfoang di perbatasan.
Mereka menolak masyarakat masuk ke area persawahan yang dahulu menjadi sumber kehidupan warga Amfoang.
Menurut Wemfried, petugas UPF menyampaikan alasan yang mengejutkan.
Mereka menilai wilayah itu sudah lama ditinggalkan warga Amfoang.
Karena itu, masyarakat Indonesia dianggap tidak lagi memiliki hak atas lahan tersebut.
“Kalau datang bawa bendera merah putih mereka tidak terima. Mereka bilang itu bendera Pulau Jawa,” kata Wemfried.
Namun, ia menyebut petugas justru menerima simbol yang berhubungan dengan wilayah Timor.
Pernyataan itu memicu kekecewaan di kalangan masyarakat Amfoang.
Perjanjian yang Belum Tuntas
Situasi ini terasa semakin janggal bagi warga.
Pada 2017, kedua negara menandatangani kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Bokos.
Kesepakatan itu menyebut batas negara berada di wilayah Noelbesi.
Dalam proses perundingan, kata Wemfried, delegasi Timor Leste bahkan tiga kali menyatakan persetujuan.
Namun hingga kini, pemasangan pilar batas negara belum berjalan tuntas.
Akibatnya, warga Amfoang tetap tidak bisa mengakses sawah mereka di Naktuka.
Ironisnya, larangan masuk juga datang dari aparat pengamanan perbatasan Indonesia.
Hubungan Sosial Tetap Berjalan
Di tengah sengketa wilayah, hubungan sosial antara warga Amfoang Timur dan masyarakat Citrana di Distrik Oecusse tetap berlangsung.
Aktivitas perdagangan bahkan terus terjadi di wilayah perbatasan.
Harga beberapa komoditas dari Timor Leste justru lebih murah dibandingkan pasokan dari wilayah Indonesia.
Kopi menjadi contoh paling nyata.
Harga resmi kopi yang masuk ke Indonesia bisa mencapai Rp40 ribu per kilogram.
Namun masyarakat perbatasan bisa mendapatkannya hanya sekitar Rp25 ribu.
Interaksi ekonomi itu membuat perdagangan lintas batas tetap hidup.
Bahkan, beberapa transaksi bahan bakar solar disebut terjadi di kawasan persawahan sekitar Netemnanu dan Naktuka.
Perpindahan Penduduk Tanpa Pengawasan
Masalah lain muncul dari mobilitas penduduk yang sulit dikontrol.
Wemfried menyebut beberapa warga Timor Leste bahkan menetap di wilayah Amfoang Timur.
Sebagian dari mereka menikah dan membangun keluarga di Indonesia.
Fenomena itu, menurutnya, menunjukkan lemahnya pengawasan di kawasan perbatasan.
“Ada warga Timor Leste masuk ke Indonesia dan tinggal di sini,” ujarnya.
Ia menilai pengawasan aparat perbatasan masih perlu diperkuat.
Harapan ke Presiden Prabowo Subianto
Di tengah kebuntuan panjang itu, masyarakat Amfoang berharap ada perhatian langsung dari pemerintah pusat.
Mereka ingin persoalan batas wilayah Naktuka mendapat penyelesaian yang jelas.
Warga juga berharap Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog langsung dengan perwakilan masyarakat Amfoang.
Menurut Wemfried, kisah sejarah Naktuka belum sepenuhnya terdengar di tingkat pusat.
“Mungkin informasi yang sampai ke Presiden tidak lengkap, beliau harus mendengar sejarah panjang Naktuka langsung dari kami,” katanya.
Karena itu, masyarakat Amfoang ingin menyampaikan langsung histori wilayah tersebut di Istana Negara.
Mereka berharap langkah itu bisa mengakhiri sengketa batas yang sudah berlangsung puluhan tahun. (Ocky-BF/Vip)
