PAGI ITU, di ruang tunggu Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang, seorang ibu muda menggenggam erat map berisi dokumen kependudukan. Ia baru saja menyelesaikan pengurusan BPJS sambil menunggu antrean SIM—semua dalam satu kunjungan. “Lebih cepat, lebih jelas,” gumamnya. Kalimat sederhana yang kini menjadi gambaran perubahan besar arah pelayanan publik di Kota Kupang.
Di balik denyut kecil momentum semacam itu, ada sebuah transformasi yang jauh lebih besar: Kota Kupang sedang menuju level baru sebagai Jembatan Pelayanan Publik Antar Daerah di Nusa Tenggara Timur.
Dari Regulasi ke Aksi Nyata
Pemerintah pusat sebenarnya telah menyiapkan panggung melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, yang mewajibkan pemerintah daerah membentuk MPP sebagai rumah besar pelayanan modern dan terintegrasi.
Kota Kupang bergerak cepat. Di bawah Dinas Penanaman Modal dan PTSP, MPP Kota Kupang dibentuk pada 31 Oktober 2023 dan mulai beroperasi efektif sehari sesudahnya. Sejak itu, akselerasi pelayanan publik di kota ini berubah drastis.
Ketika Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, meninjau MPP Kota Kupang, ia menyebutnya sebagai MPP terbaik di kawasan Indonesia Timur—sebuah pengakuan yang tak datang begitu saja.
Walikota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa perubahan ini lahir bukan hanya dari inovasi, tetapi dari kesadaran bahwa pelayanan publik harus menyentuh sisi manusia.
“Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang bukan hanya efisien, tapi juga menyentuh sisi kemanusiaan. Inovasi seperti Besti lahir dari semangat untuk mendengar dan melayani masyarakat dengan hati,” ujar Walikota.
MPP dengan Spirit “Beres dan Pasti”
Di balik laju transformasi ini, ada figur yang tak asing di ruang pelayanan Kota Kupang: Wildrian “Andre” Ronald Otta, Kepala DPMPTSP.
Ia menggerakkan MPP dengan filosofi baru yang mereka sebut Besti — Beres dan Pasti, yang diturunkan menjadi dua pilar: Pelayanan Integrasi dan Pelayanan Ekosistem.
Andre menjelaskan dengan bahasa sederhana:
“Kalau orang urus SIM dan BPJS-nya belum aktif, tinggal urus di dalam MPP.
Kalau urus bansos dan NIK-nya bermasalah, langsung ke Dispendukcapil, dan tidak perlu antre ulang dari nol.”
Integrasi semacam ini membuat MPP berbeda dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), karena MPP membuka kolaborasi lebih luas dengan instansi vertikal hingga Provinsi NTT.
Kupang Menuju Jembatan Pelayanan Antar Daerah
Dalam satu sesi pelatihan di MPP, Walikota Christian Widodo melontarkan visi besar:
“Dengan pelayanan profesional dan modern, Kota Kupang bukan hanya ibu kota provinsi, tetapi Jembatan Pelayanan Publik Antar Daerah di NTT.”
Visi itu sedang diwujudkan. Pemkot Kupang kini menyusun kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kupang untuk membuka loket-loket pelayanan kabupaten di MPP Kota Kupang.
Andre menegaskan:
“Sehingga basodara dari Nekamese, Amarasi Barat, Kupang Barat, termasuk Kupang Tengah, tidak perlu jauh-jauh ke Oelamasi lagi.”
Koordinasi teknis dan administratif antar kepala daerah bahkan sudah dimulai.
Nomor Antrean Lewat WhatsApp dan Tracing Dokumen Real Time
Di tangan Andre Otta, MPP juga bergerak ke arah digital.
MPP sedang menyiapkan integrasi nomor antrean via WhatsApp Business yang dilengkapi AI tools dan sistem tracing dokumen.
“Orang cukup ambil nomor dari WhatsApp. Sistem menjembatani aplikasi A ke aplikasi B, lalu memberi estimasi waktu kapan harus datang,” jelasnya.
Jika macet di satu meja, admin bisa langsung mengetahui hambatan tersebut.
Targetnya: fitur ini berjalan penuh sebelum akhir tahun.
BESTI Turun ke Jalan: CFD & SABOAK
Tak hanya menunggu warga datang, MPP justru mendatangi warganya lewat layanan BESTI di Car Free Day dan event Saboak di Taman Nostalgia.
“Itu bukti bahwa pemerintah hadir di mana-mana. Omni present,” ujar Andre sambil tertawa.
MPP kini memiliki 120 jenis layanan dari 20 instansi, termasuk layanan konsultasi DP3A untuk isu KDRT dan konseling keluarga.
Inovasi-Inovasi Kemanusiaan
Sisi paling human dari MPP justru tampak pada fasilitas-fasilitas yang jarang ditemukan di kantor pemerintah daerah lainnya di NTT.
- Ruang Curhat BESTI
Wadah aman untuk aduan rumah tangga, kasus kekerasan perempuan-anak, hingga masalah investasi. - Playground yang Terapetik
Bukan sekadar tempat bermain, tetapi fasilitas bagi konselor untuk mendampingi anak-anak introvert. - Ruang Laktasi area khusus yang disediakan bagi ruang pribadi di mana ibu yang sedang menyusui bisa menyusui balitanya.
- Mushola
Fasilitas ibadah yang menurut Andre merupakan satu-satunya di kantor layanan publik pemerintah di Kota Kupang.
Inklusif dan Aksesibel untuk Semua
MPP juga memenuhi standar inklusivitas nasional:
- Juru bahasa isyarat
- Guiding block untuk tuna netra (akan dipasang)
- Bidang miring untuk tuna daksa
- loket khusus penyandang disabilitas, di mana petugas menguruskan administrasi tanpa mereka harus berjalan dari loket ke loket.
“Mereka cukup duduk. Petugas yang akan selesaikan administrasinya,” kata Andre.
Kerja Sama Tenaga Kerja — Sasando Jamsostek
MPP kini menjajaki ekosistem layanan ketenagakerjaan bersama Dinas Nakertrans dan BPJS Ketenagakerjaan.
Program ini dinamai Sasando Jamsostek — Sama-sama Mendorong Jaminan Sosial Tenaga Kerja, termasuk memantau perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS.
SAMSAT: Pendorong Pendapatan Daerah
Di tengah efisiensi anggaran, pendapatan daerah menjadi isu penting. SAMSAT adalah penopang utama, dan MPP telah menyediakan loket khusus yang beroperasi setiap hari.
Hasilnya signifikan. Hingga pertengahan November 2025:
Total pajak kendaraan bermotor yang dihimpun di MPP:
Rp3.363.901.855
Rinciannya:
- Kantor MPP: Rp3.110.351.429 (4.889 wajib pajak)
- CFD: Rp147.769.363 (1.915 wajib pajak)
- Saboak: Rp105.781.063 (108 wajib pajak)
Jumlah itu naik jauh dibanding tahun sebelumnya.
Jumlah pengguna layanan MPP sejak Januari–awal November 2025 mencapai:
55.794 orang
Tantangan: Gedung Eksisting yang Mulai Sesak
Meski inovasi bergerak cepat, tantangan terbesar MPP ada pada sarana dan prasarana (sarpras).
Gedung eksisting yang dipakai bersama instansi lain membuat ruang semakin terbatas. Beberapa layanan seperti Kantor Agama bahkan belum mendapat ruang memadai untuk pelayanan ijab-kabul.
Solusinya: pengaturan shift pelayanan dan loket khusus yang hanya buka di CFD atau Saboak.
Rencana perluasan sudah mulai bergerak. Tahun depan, lahan di depan kantor MPP akan dikembangkan.
“Di perubahan anggaran, kami siapkan perencanaannya dulu. Pembangunan dianggarkan di anggaran murni,” ujar Andre.
MPP AM/PM: Siang untuk Administrasi, Malam untuk UMKM
Konsep masa depan yang sedang disiapkan adalah MPP AM/PM.
- Siang: layanan administrasi publik
- Malam: pusat kuliner UMKM
UMKM akan menyewa tempat dengan nilai apresial. Bukan untuk PAD, tetapi kepastian berusaha.
“Mereka bisa kontrak lima tahun. Itu kepastian untuk mereka berusaha,” jelas Andre.
SDM yang Terlatih dan Berperspektif Layanan
MPP juga meningkatkan kapasitas SDM, termasuk pelatihan bahasa isyarat untuk melayani penyandang disabilitas.
Menuju Pelayanan Internasional: CIQ Terintegrasi
Ke depan, MPP menargetkan integrasi layanan Custom, Imigrasi, Bea Cukai, dan Karantina (CIQ). Manfaatnya besar bagi pelaku usaha ekspor-impor.
Dukungan Penuh Walikota dan Wakil Walikota
Di balik MPP, ada perhatian detail dari dua pemimpin Kota Kupang.
Andre mengakui:
“Pak Wali bahkan telepon saya soal listrik di MPP yang spanningnya naik-turun. Hal-hal begitu pun beliau perhatikan.”
Sementara Wakil Walikota Serena Francis mendorong lahirnya aplikasi Invest In Kupang, platform informasi investasi untuk publik.
Arah Baru Pelayanan Publik NTT
MPP Kota Kupang kini tidak sekadar kantor layanan. Ia berkembang menjadi pusat inovasi, ruang kemanusiaan, laboratorium kebijakan publik, dan dalam waktu dekat—jembatan pelayanan antar daerah di NTT.
Transformasi ini mungkin dimulai dari hal kecil: antrean yang kini lebih cepat, ruang pelayanan yang lebih ramah, atau playground tempat anak-anak tertawa.
Tetapi arah besar yang dituju sangat jelas:
Kupang bukan hanya melayani warganya, tetapi melayani seluruh NTT. (Vico Patty/Tim-BF/Vip/ADV)
