DISEBUAH ruang kerja sederhana, apik dan bersih di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kupang, Jumat, 7 November 2025, Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang, Ariantje M. Baun, membuka lembaran berkas yang menjadi tonggak sejarah digitalisasi Kota Kupang.
Suara AC terdengar lembut ketika ia berkata dengan nada optimistis,
“Kota Kupang mengalami lonjakan indeks SPBE yang cukup drastis. Dari tahun 2019 dengan indeks SPBE cuma satu koma. Tahun 2021 tidak ada penilaian karena adanya wabah Covid-19. Lalu di tahun 2022 indeks SPBE Kota Kupang naik menjadi 2,05, naik lagi di tahun 2023 menjadi 2,20. Nah di tahun 2024 indeks SPBE Kota Kupang langsung melonjak menjadi 3,14 dan masuk kategori baik,”
Ariantje Baun – Kadis Kominfo Kota Kupang
Ariantje tersenyum kecil. Ia tahu, di balik angka itu ada kerja keras yang tidak mudah.
“Indeks SPBE itu point penilaiannya dari satu hingga lima, jadi nilai 3,14 itu masuk dalam kategori baik. Kenaikan itu hampir satu digit. Biasanya peningkatan itu hanya dalam hitungan nol koma sekian, tapi Kota Kupang pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan,” lanjutnya.
Semangatnya terlihat bertambah ketika menjelaskan bagaimana Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kota Kupang masuk dalam tiga daerah di Kota Kupang sebagai locus atau contoh Pemerintahan Digital.
“Karena kenaikan yang drastis itu, pada tahun 2025 ini Kota Kupang ditetapkan oleh Kementerian PANRB sebagai salah satu locus atau contoh Pemerintahan Digital. Di Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya ada tiga daerah yang mendapat penunjukan itu — Pemerintah Provinsi NTT, Kota Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Ini artinya, apa yang kami jalankan di sini telah menjadi contoh bagi daerah lain.”
Ia sempat berhenti sejenak, menatap lembaran kertas-kertas berkas yang penuh dengan data monitoring, ‑‑”mulai tahun 2026 nanti, penilaiannya bukan lagi disebut Indeks SPBE, tetapi Pemerintahan Digital. Penilaiannya akan dilakukan setiap dua tahun. Itu standar nasional baru”.
“Indeks SPBE untuk Kota Kupang tahun 2025 akan diberikan oleh KemenPAN-RB di awal tahun 2026. Kami berharap dengan program Pemerintahan dan kerja keras yang dijalankan oleh Bapak Walikota dr. Christian Widodo dan Ibu Wakil Walikota Serena Francis, Kota Kupang bisa kembali naik peringkatnya.
Kenaikan yang hampir satu digit dalam setahun adalah pencapaian langka di Indonesia. Nilai rata-rata nasional SPBE 2023 hanya 2,79 (predikat “Baik”), artinya Kota Kupang kini sudah melampaui rerata nasional.
Kinerja Tim TP2DD dan Transformasi Digital
Kepemimpinan baru Kota Kupang juga tidak tinggal diam. Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), pemerintah daerah memperkuat ekosistem transaksi digital dan sistem layanan elektronik lintas OPD.
Dalam rapat koordinasi TP2DD Triwulan IV 2025, Walikota Kupang dr. Christian Widodo menegaskan:
“Dunia sudah bergerak ke arah digital. Pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan cara manual. Transformasi digital bukan pilihan, tapi keharusan. Kalau kita tidak berubah, masyarakat akan meninggalkan kita.”
Program-program konkret pun digulirkan:
- Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- Integrasi data kependudukan lintas instansi;
- Aplikasi perizinan dan pengaduan online;
- Layanan e-Catalog versi 6 untuk pengadaan barang dan jasa;
- Pelatihan ASN untuk penguasaan sistem administrasi elektronik.
Wakil Walikota Serena Cosgrova Francis: “Digitalisasi Itu Tentang Pelayanan yang Lebih Manusiawi”
Dalam wawancara eksklusif dengan beberfakta.web.id, Wakil Walikota Serena Cosgrova Francis menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar proyek teknologi, tetapi soal nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik.
“Kita tidak sedang membangun aplikasi demi aplikasi. Kita sedang membangun kemudahan bagi masyarakat. Digitalisasi itu bukan menggantikan manusia, tapi membuat pelayanan menjadi lebih manusiawi — lebih cepat, transparan, dan tanpa diskriminasi,” ujarnya dengan tegas.
Serena mengingat kembali awal masa jabatan mereka, ketika infrastruktur data belum sepenuhnya terintegrasi.
“Dulu masyarakat mengeluh: antre lama, pelayanan lambat, data sering hilang. Sekarang, dengan sistem digital, masyarakat bisa memantau prosesnya sendiri. Bahkan di bidang pengadaan, dengan Katalog Elektronik Versi 6, semua proses bisa dilihat publik secara terbuka. Ini bukan hanya efisien, tapi juga membangun kepercayaan,” jelasnya.
“Kami juga sedang menyiapkan sistem dashboard kota pintar untuk memantau pelayanan publik di enam kecamatan. Semua akan terhubung — mulai dari pengaduan warga, status pelayanan, hingga laporan belanja daerah,” tambahnya.
Serena menutup dengan kalimat reflektif: “Transformasi digital bukan soal siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling siap melayani dengan hati dan data. Kupang harus jadi contoh kota yang cerdas dan berempati”
Warga Merasakan Perubahan
Bagi masyarakat, perubahan itu terasa nyata. Ibu Mince, pedagang sayur di Pasar Oebobo, misalnya, kini tidak lagi harus antre berjam-jam di kantor kelurahan hanya untuk mengurus surat keterangan usaha.
“Sekarang tinggal kirim lewat WhatsApp, nanti saya dikasih notifikasi kalau sudah selesai. Dulu bisa habis setengah hari di kantor. Sekarang cuma setengah jam,” katanya sambil tertawa kecil.
Cerita-cerita seperti Mince menegaskan bahwa teknologi hanya berarti bila memudahkan kehidupan orang kecil. Dan di Kota Kupang, transformasi digital mulai membuktikannya.
Tantangan dan Arah ke Depan
Meski capaian positif terus diraih, Kepala Dinas Kominfo Ariantje M. Baun, yang akrab disapa Poppy Baun tetap realistis.
“Kita masih punya PR besar. Integrasi data lintas dinas, peningkatan kapasitas ASN, keamanan siber, serta pemeliharaan infrastruktur adalah tantangan nyata. Tapi dengan tim yang solid, saya percaya kita bisa melangkah lebih jauh,” ujarnya.
Pemerintah Kota Kupang berencana menuntaskan peta jalan Digital Governance 2025–2026, yang akan memperluas penerapan SPBE hingga tingkat kelurahan, dan memperkuat *data center* kota untuk mendukung konektivitas antar instansi.
Kota Kupang, Dari Birokrasi ke Solusi
Dengan komitmen kepemimpinan dr. Christian Widodo dan Serena Francis, dukungan TP2DD, dan kerja keras Dinas Kominfo, Kota Kupang kini menempuh lompatan besar dari birokrasi menuju solusi digital.
Indeks SPBE yang melesat, pelayanan publik yang kian cepat, serta partisipasi masyarakat yang meningkat menjadi bukti bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar konsep, tapi kenyataan.
Sebagaimana diungkapkan Walikota dalam salah satu pernyataannya: “Kalau kita terus bertahan dengan cara lama, kita pasti tertinggal. Dunia bisnis saja sudah digital, masa kita di pemerintahan masih manual. Kita harus menyesuaikan diri dengan zaman.”
Kini, di Kota Kupang, perubahan itu benar-benar terasa — bukan hanya di angka, tapi di genggaman tangan warganya. Satu klik, seribu kemudahan. Satu kebijakan, sejuta harapan. (Tim-BF/Vip/ADV)
