Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kepastian terkait moratorium pembangunan dapur baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG). DPR meminta penghentian sementara itu tidak berlangsung terlalu lama agar ribuan mitra yang telah berinvestasi tidak dirugikan.
BEBER FAKTA — Komisi IX DPR RI meminta BGN menetapkan batas waktu yang jelas untuk moratorium pembangunan dapur MBG. DPR juga mendorong BGN memprioritaskan dapur yang telah selesai dibangun atau sudah memenuhi persyaratan administrasi agar dapat segera beroperasi.
🏛️ DPR Minta Moratorium Tidak Berlarut
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan BGN kini menerapkan tiga kebijakan, yakni moratorium dapur baru, refocusing penerima manfaat, dan efisiensi anggaran.
Menurut Yahya, Komisi IX telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama berbagai asosiasi dan konsorsium mitra MBG. Dalam pertemuan itu, para mitra meminta BGN memperlakukan seluruh pihak secara adil.
“Aspirasi mereka BGN harus berlaku adil dan menempatkan mereka secara setara, karena mereka secara resmi mendapat persetujuan bekerja sama dengan BGN untuk membangun dapur dan telah mendapat ID,” kata Yahya, Minggu (19/7/2026).
💰 Mitra Sudah Berinvestasi Besar
Yahya mengungkapkan banyak mitra telah mengeluarkan dana besar untuk membangun dapur MBG. Sebagian bahkan meminjam dana dari bank hingga menjual aset demi memenuhi kebutuhan pembangunan.
“Mereka telah berinvestasi jadi harus dihargai dan diperhatikan oleh BGN,” ujarnya.
Karena itu, DPR meminta BGN segera mengevaluasi seluruh dapur yang sudah dibangun dan menetapkan klasifikasi mana yang dapat langsung melanjutkan kerja sama.
“Bagi dapur yang sudah ada SPPI dan sudah ada virtual account-nya harus diprioritaskan untuk dilanjutkan. Kedua, dapur yang sudah selesai dibangun juga perlu mendapat prioritas. BGN jangan terlalu lama melakukan moratorium karena hal ini menyangkut kepastian,” tegas Yahya.
🌍 Dapur MBG di Daerah 3T Diminta Jadi Prioritas
Komisi IX juga meminta pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapat perhatian khusus.
Yahya menyebut sekitar 2.000 dapur yang telah selesai dibangun kini belum dapat beroperasi akibat moratorium.
“Yang perlu mendapat prioritas untuk dilanjutkan adalah pembangunan dapur di daerah 3T. Informasinya ada 2.000 dapur yang sudah selesai dibangun tapi sekarang terkendala dengan adanya moratorium,” katanya.
⏳ BGN Minta Waktu Menata Program
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Trenggono memastikan moratorium hanya bersifat sementara. Menurutnya, BGN membutuhkan waktu untuk membenahi dan menata kembali pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Kami menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi hanya penghentian sementara,” kata Trenggono.
Ia meminta seluruh mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) memberi kesempatan kepada BGN untuk melakukan evaluasi terhadap sekitar 27 ribu SPPG yang telah terbentuk di berbagai daerah, termasuk di wilayah 3T.
“Kita berikan waktu dong untuk menata kembali. Sejumlah 27 ribu sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali,” ujarnya.
BGN menegaskan proses penataan dilakukan agar pelaksanaan Program MBG berjalan lebih tertib dan tepat sasaran sebelum pembangunan dapur baru kembali dilanjutkan.(*/Red.01-BF)
