BBM dan LPG tetap mengalir hingga pelosok Indonesia. Di balik itu, Pertamina ternyata mengandalkan ribuan titik distribusi dan ratusan armada agar energi selalu tersedia.
BEBER FAKTA – PT Pertamina (Persero) terus memperkuat jaringan distribusi energi agar masyarakat, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tetap menikmati pasokan BBM dan LPG secara merata.
🚚 Distribusi Energi Makin Luas
Sepanjang 2025, Pertamina menyalurkan 18,23 juta kiloliter Solar subsidi, 28,06 juta kiloliter Pertalite, 507.940 kiloliter minyak tanah, serta 8,52 juta metrik ton LPG 3 kilogram. Selain itu, distribusi tersebut ditopang 15.380 titik penyaluran BBM dan 273.388 pangkalan LPG di 38 provinsi.
Untuk memperluas akses, Pertamina juga mengoperasikan 588 lembaga penyalur BBM Satu Harga dan 6.703 Pertashop, sehingga masyarakat di wilayah yang belum memiliki SPBU tetap memperoleh layanan energi.
🏝️ Daerah 3T Jadi Prioritas
Tak hanya itu, program One Village One Outlet (OVOO) kini telah menjangkau 70.451 desa dan kelurahan, atau sekitar 96,3 persen wilayah Indonesia. Dengan demikian, masyarakat di pelosok semakin mudah mendapatkan LPG subsidi.
Sementara itu, kelancaran distribusi juga didukung 481 armada kapal, terdiri dari kapal tanker, FSO, dan kapal pendukung yang menghubungkan pasokan energi antarpulau.
⚡ Pertamina: Energi Harus Hadir di Mana Pun
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan bahwa ketahanan energi tidak hanya bergantung pada stok, tetapi juga kemampuan mendistribusikannya.
“Sebagai BUMN energi, Pertamina mengemban amanah untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh akses energi di mana pun mereka berada.”
Selain itu, ia menambahkan:
“Kami terus memperkuat jaringan distribusi dan infrastruktur agar BBM maupun LPG dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T.”
Menurut Baron, sinergi seluruh lini bisnis Pertamina akan terus memperluas jaringan BBM Satu Harga, Pertashop, dan pangkalan LPG demi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.(*/Red.01-BF)
