Badan Kehormatan (BK) DPRD NTT akhirnya buka suara soal minimnya kehadiran anggota dewan dalam berbagai agenda resmi. Tak main-main, anggota yang kedapatan sering mangkir bakal segera menerima surat pemberitahuan resmi dari BK.
BEBER FAKTA – Langkah ini ditegaskan Ketua BK DPRD NTT, Nelson Matara, sebagai upaya menertibkan disiplin para wakil rakyat yang dinilai mulai abai terhadap kewajiban persidangan dan rapat-rapat lembaga.
📌 BK Kompilasi Absensi, Anggota Bolos Akan Dipanggil
Nelson menyebut BK akan menggelar rapat untuk merekap seluruh daftar kehadiran anggota dewan dari berbagai agenda, mulai dari Badan Anggaran, Badan Musyawarah, hingga komisi-komisi.
“Besok kita rapat untuk kompilasi daftar hadir. Bagi yang tidak hadir, kita akan memberikan surat, bukan teguran, tetapi surat pemberitahuan kepada bapak ibu anggota DPRD,” tegas Nelson di Gedung DPRD NTT.
Dengar musik sambil Baca Berita di Tiktok @beber_fakta
Menurutnya, langkah tersebut harus mengikuti tata tertib DPRD agar setiap tindakan BK tetap sah secara kelembagaan.
“Supaya ketika kita memberikan surat, baik itu surat peringatan atau klarifikasi, tidak bertentangan dengan jadwal yang ada. Semua harus sesuai dengan perintah tata tertib,” ujarnya.
😮 Sidang Sepi, Tapi ke Jakarta Ramai?
Nelson juga menyoroti fakta yang cukup mencolok soal tingkat kehadiran anggota dewan.
Dalam rapat Badan Anggaran misalnya, dari total 27 anggota yang seharusnya hadir, hanya sekitar 11 hingga 13 orang yang benar-benar mengikuti persidangan.
Namun ironisnya, ketika ada agenda luar daerah, hampir semua anggota justru ikut.
“Misalnya Badan Anggaran itu bisa 27 orang, tapi yang hadir dalam persidangan hanya 11 atau 13 orang. Namun ketika ada kegiatan ke Jakarta, hampir semuanya ikut,” ungkapnya.
Pernyataan ini langsung memantik sorotan tajam terhadap komitmen sebagian legislator dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.
⚠️ Komisi Juga Dipantau, Fraksi Akan Diberitahu
Tak hanya di tingkat badan, BK juga bakal menerapkan pengawasan serupa di setiap komisi.
Jika anggota dewan terlalu sering absen dalam rapat komisi, BK akan mengirim surat ke pimpinan fraksi masing-masing agar dilakukan evaluasi internal.
“Kalau di komisi, dalam satu bulan misalnya ada tiga kali rapat, kalau dua kali tidak hadir, kita akan kirim surat pemberitahuan kepada atasannya supaya bisa dilakukan kontrol,” tegas Nelson.
🎖️ Tak Cuma Hukuman, BK Siapkan Reward
Menariknya, BK tak hanya fokus pada penertiban. Mereka juga menyiapkan sistem penghargaan bagi anggota DPRD yang disiplin, aktif, dan menjaga etika selama persidangan.
“Bagi yang rajin, kita juga siapkan reward sebagai motivasi,” pungkas Nelson. (*/Vic-BF/Vip)
