Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 jadi panggung penting bagi insan media Indonesia. Di tengah banjir disinformasi dan tekanan industri media, dua tokoh pers nasional kompak menyuarakan pesan tegas: kebebasan pers wajib dijaga, tapi kualitas jurnalisme juga tak boleh ditawar.
✊ Kebebasan Dirikan Media Disebut Hak Asasi, SMSI Singgung Verifikasi Dewan Pers
BEBER FAKTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, menegaskan bahwa mendirikan perusahaan pers adalah hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan hukum internasional.
Menurutnya, siapa pun berhak mendirikan perusahaan pers selama berbadan hukum, tanpa perlu prosedur tambahan yang dinilai menghambat.
“Mendirikan perusahaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi PBB dan UUD 1945,” tegas Firdaus dalam pernyataannya menyambut World Press Freedom Day 2026.
Firdaus bahkan menyoroti soal verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers yang menurutnya tak perlu menjadi syarat tambahan.
“Untuk mempercepat kebebasan pers, kami pikir tidak perlu legitimasi lain yang menyulitkan usaha pers, seperti verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers,” ujarnya.
Ia menegaskan, cukup berbadan hukum sebagaimana diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Baca Berita sambil dengerin musik Yuuuukkkk: Tiktok @beber_fakta
🧠 Dewan Pers: Pers Bebas Saja Tak Cukup, Harus Berkualitas!
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengingatkan bahwa kebebasan pers harus dibarengi dengan jurnalisme berkualitas.
Menurutnya, media punya peran vital menjaga demokrasi dan menciptakan masyarakat yang cerdas di era banjir informasi digital.
“Tanpa informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif, sulit membangun perdamaian yang berkelanjutan,” kata Komaruddin.
Ia menegaskan, pers saat ini bukan hanya penyampai berita, tetapi juga harus menjadi penjernih di tengah maraknya hoaks dan disinformasi.
🤝 Industri Media Diminta Bersatu Hadapi Tantangan Digital
Dalam momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026, Forum Organisasi Penyiaran Indonesia (FOPI) juga menyerukan kolaborasi besar antara media, pemerintah, platform digital, dan publik.
Tema yang diangkat tahun ini adalah:
“Kolaborasi untuk Informasi Berkualitas dan Keberlanjutan Media.”
Selain itu, Dewan Pers mendorong lahirnya regulasi yang lebih melindungi karya jurnalistik, termasuk percepatan UU Hak Cipta Jurnalistik serta gagasan No Tax for Knowledge.
🚨 Pesan Besarnya: Pers Indonesia Harus Bebas, Kritis, dan Bermutu
Perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini memperlihatkan satu benang merah kuat:
kebebasan pers adalah hak yang wajib dijaga, tetapi kualitas jurnalistik tetap jadi kunci utama masa depan demokrasi.
“Pers Indonesia harus membuktikan diri sebagai pilar utama dalam menciptakan masa depan yang demokratis, damai, adil, dan berkelanjutan,” tutup Komaruddin.
(***/Vic-BF/Vip)
