Pemprov NTT mulai bergerak merombak sistem evaluasi kinerja ASN. Kali ini, mereka melirik model manajemen performa milik Undana. Tujuannya jelas: kerja birokrasi harus terukur, transparan, dan berdampak langsung pada target pembangunan daerah.
BEBER FAKTA – Pemprov NTT bersiap memperketat evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk itu, pemerintah daerah mulai mengadopsi sistem manajemen performa dari Universitas Nusa Cendana (Undana).
Langkah ini muncul dalam diskusi strategis yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, Kamis (5/3).
Selanjutnya, forum tersebut mempertemukan pimpinan perangkat daerah dengan akademisi. Mereka membahas sistem evaluasi kinerja yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, Pemprov NTT mendorong penerapan mekanisme cascading. Sistem ini memastikan capaian kinerja individu berdampak langsung pada nilai kinerja pimpinan.
Dengan kata lain, keberhasilan organisasi tidak lagi berdiri sendiri. Setiap unit harus bergerak bersama.
Kinerja Tim Tentukan Nilai Pimpinan
Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., hadir sebagai narasumber utama.
Ia menegaskan bahwa manajemen kinerja modern tidak lagi bekerja secara parsial. Sebaliknya, organisasi harus menghubungkan semua target kerja secara sistematis.
Di Undana, sistem cascading menurunkan rencana strategis hingga unit terkecil.
Akibatnya, target institusi langsung terhubung dengan kinerja individu.
“Jika unit di bawah tidak maksimal, nilai pimpinan ikut turun. Inilah esensi kerja tim,” tegas Prof. Jefri.
Menurutnya, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kontribusi individu yang terukur.
Visi Daerah Turun Sampai Level Individu
Pemprov NTT ingin memutus pola birokrasi lama yang hanya menunggu instruksi.
Sebaliknya, setiap ASN harus memahami target besar organisasi.
Karena itu, seluruh program kerja wajib mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.
Dengan sistem terintegrasi, pimpinan bisa memantau progres kinerja secara real-time.
Selain meningkatkan akuntabilitas, langkah ini juga mempercepat pengambilan keputusan.
Lebih penting lagi, visi pembangunan daerah tidak berhenti di dokumen.
Sebaliknya, visi tersebut harus terlihat dalam aktivitas kerja harian ASN.
Kampus dan Pemerintah Bangun Sinergi
Keterlibatan Undana menunjukkan peran aktif perguruan tinggi dalam penguatan tata kelola pemerintahan di NTT.
Pengalaman Undana mengelola organisasi besar dinilai relevan bagi birokrasi daerah.
Karena itu, Pemprov NTT berharap model ini bisa menjadi standar baru evaluasi kinerja ASN.
Melalui forum ini, pemerintah menargetkan lahirnya sistem evaluasi yang lebih objektif.
Akhirnya, setiap ASN diharapkan memiliki pemahaman yang sama tentang target strategis daerah.
Jika sistem berjalan konsisten, akselerasi pembangunan NTT bisa bergerak lebih cepat. (Sumber: undana.ac.id/Vip-BF)
