KOTA KUPANG, beberfakta.web.id – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, mengusulkan dua lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Ia menyampaikan usulan itu saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor Gubernur NTT, Rabu (25/2).
Ia meminta pemerintah pusat memprioritaskan Kelurahan Lasiana dan Oesapa. Kedua lokasi itu telah memenuhi syarat administrasi. Selain itu, tim KKP sudah memverifikasi lahan.
“Kami mohon ini menjadi prioritas. Semua persyaratan sudah siap,” tegas Wali Kota.
Potensi Besar Lasiana
Wali Kota menjelaskan, Lasiana memiliki 900 nelayan. Luas kawasan mencapai 9,3 hektare. Produksi ikan tercatat sekitar 350 ton per tahun.
Namun, peralatan rusak akibat bencana sebelumnya. Akibatnya, produktivitas belum maksimal.
“Kami percaya membangun pesisir berarti membangun masa depan. Nelayan harus menjadi prioritas kesejahteraan,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Kupang menyiapkan dukungan penuh. Pemerintah menyediakan lahan, regulasi, dan pendampingan. Karena itu, ia optimistis program berjalan berkelanjutan.
KKP Siap Tindaklanjuti
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, langsung merespons usulan tersebut. Ia meminta Dirjen Perikanan Tangkap segera menindaklanjuti.
Menurutnya, Kampung Nelayan Merah Putih menjadi strategi nasional. Program itu memperkuat ekonomi pesisir. Selain itu, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden.
“Targetnya bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Saat ini, tujuh lokasi sudah dibangun di NTT. Selanjutnya, KKP memperluas program pada 2026.
Garam dan Budidaya Jadi Fokus
Selain kampung nelayan, KKP mendorong industri garam di Rote dan wilayah potensial lain. Pemerintah menargetkan Indonesia bebas impor garam pada 2027.
Di sisi lain, KKP mengembangkan budidaya udang modern dan rumput laut. Langkah itu bertujuan meningkatkan ekspor dan surplus perdagangan daerah.
Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat. Ia menilai program KKP membuka lapangan kerja. Selain itu, program tersebut membantu menekan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (Sumber: Siaran Pers Bag. Prokopim Setda Kota Kupang/ Ansel Ladjar/Vip-BF)
