DI RUANG Rapat Garuda lantai 2, Kamis 13 nOVEMBER 2025 siang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, S.H., berdiri dengan ekspresi tenang—ciri khas pejabat teknokratis yang lebih suka bekerja dalam diam ketimbang tampil di panggung. Di hadapannya, sejumlah pimpinan Bank Tabungan Negara (BTN) dan jajaran Pemerintah Kota Kupang duduk berhadapan. Suasananya sederhana, tetapi momen ini istimewa.
Hari itu, Pemkot Kupang dan BTN resmi menandatangani kesepakatan bersama yang menjadi bagian penting dari langkah besar Kota Kupang menuju digitalisasi pelayanan pajak daerah. Namun, di balik penandatanganan itu, ada sosok Sekda Jefri Pelt yang memainkan peran sebagai navigator tenang, memastikan transformasi berjalan tanpa gaduh tetapi berdampak nyata.
Transformasi Layanan Pajak Kota Kupang
Dalam sambutannya, suara Jefri terdengar mantap namun jernih—seperti seseorang yang memahami benar bahwa digitalisasi bukan perkara aplikasi, tetapi perubahan budaya kerja.
“Kerja sama ini bukan sekadar mendukung penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Jefri Pelt pelan namun tegas. “Ini tentang manfaat nyata bagi masyarakat: layanan lebih cepat, efektif, dan akuntabel.”
Di balik meja rapat itu, Jefri sesungguhnya sedang mengonsolidasikan fondasi kota digital yang selama dua tahun terakhir digenjot Pemerintah Kota Kupang. Tugasnya tidak ringan: memadukan sistem baru, membangun kebiasaan kerja baru, dan memastikan masyarakat tidak tertinggal dalam arus perubahan.
Ia menyinggung pentingnya komunikasi—sesuatu yang biasanya luput dibicarakan dalam program digitalisasi.
“Dalam manajemen pasti ada perubahan, ada pemeliharaan sistem. Semua itu harus dikomunikasikan sejak awal,” katanya. “Jangan sampai publik salah paham hanya karena kurang informasi.”
Ini bukan sekadar teori. Jefri mengingatkan pengalaman kota menggunakan SIPD, sebuah sistem digital yang kerap mengalami pembaruan dan perawatan. Ketika sistem terganggu, masyarakat bereaksi cepat. Kepekaan itu, menurutnya, harus dijawab dengan transparansi.
Di Balik Transformasi, Ada Manajemen yang Rapi dan Transparan
Sekda Jefri menunjukkan perspektif manajerial yang jarang tersorot: bahwa digitalisasi hanya akan berhasil jika dibangun di atas tata kelola pemerintahan yang kuat.
“Masyarakat sekarang sensitif,” lanjutnya. “Kalau ada peningkatan sistem atau kendala, mohon diinformasikan dengan baik supaya kita juga bisa menyampaikan hal yang sama kepada publik.”
Pernyataan itu mencerminkan prinsip yang sekarang menjadi pijakan Pemkot Kupang:
- Transparansi proses (informasi perubahan sistem, gangguan, dan pembaruan disampaikan terbuka)
- Akuntabilitas pembayaran (rekonsiliasi digital meminimalkan kesalahan dan manipulasi)
- Kepastian layanan (akses yang seragam tanpa diskriminasi)
- Monitoring real-time pada arus kas daerah
Semua ini mengarah pada satu hal: pemerintahan yang dapat dipercaya.
BARONDA: Strategi Jemput Bola yang Berbasis Data
Ketika menyinggung program BARONDA (Bapenda Road to Optimalisasi Pendapatan Daerah), Sekda menguatkan kembali pesan Wali Kota bahwa modernisasi pajak daerah bukan sekadar digital, tetapi juga berbasis lapangan.
“Baronda ini bukan jalan-jalan santai,” katanya.
“Ini strategi jemput bola untuk memperkuat pendapatan daerah dan memastikan ekonomi daerah bergerak.”
Dengan data digital yang makin rapi, kunjungan lapangan kini dapat dilakukan lebih tepat sasaran—ke wajib pajak yang aktif, non-aktif, atau yang datanya terdeteksi bermasalah.
Digitalisasi Pajak Kota Kupang: Data Singkat yang Perlu Diketahui
Berikut ringkasan perkembangan digitalisasi pajak di Kota Kupang yang turut diperkuat melalui kerja sama dengan BTN:
- 100% pembayaran pajak daerah kini dapat dilakukan secara digital melalui kanal bank, aplikasi, dan QRIS.
- Rekonsiliasi pendapatan dilakukan otomatis, mengurangi potensi kesalahan input dan pungutan liar.
- Integrasi data wajib pajak dengan Bapenda, Disdukcapil, dan mitra perbankan mempercepat verifikasi.
- Dashboard monitoring real-time digunakan untuk memantau objek pajak, progres pembayaran, dan tren penerimaan.
- Potensi kebocoran PAD menurun signifikan sejak seluruh proses pencatatan beralih ke sistem elektronik.
- Tingkat kepatuhan pajak meningkat setelah penerapan pengingat digital dan sosialisasi BARONDA.
- Proses settlement penerimaan pajak kini rata-rata hanya beberapa menit, dibandingkan sebelumnya yang bisa berhari-hari.
Kerja sama dengan BTN memperkuat mekanisme ini melalui layanan digital seperti Bale Korpora, aplikasi Bale, serta sistem transaksi elektronik untuk setoran pajak.
Digitalisasi Kota Kupang: Resmi Masuk Babak Baru
Transformasi digital Kota Kupang dan transparansi pemerintahan di Kota Kupang sebenarnya adalah orkestrasi panjang yang diarahkan langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota sejak awal masa jabatan. Kehadiran Sekda Jefri Pelt memperkuat orkestrasi itu di balik layar.
Walikota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa digitalisasi bukan pilihan, tetapi kewajiban.
“Kota Kupang harus bergerak cepat. Semua layanan publik harus berbasis digital agar lebih mudah, lebih murah, dan lebih transparan,” tegas Walikota dalam beberapa kesempatan terkait agenda digitalisasi pemerintahan.
Ia menyebut sistem-sistem digital seperti aplikasi layanan pajak, digitalisasi retribusi, dan integrasi data sebagai instrumen utama membangun pemerintahan modern dan transparan.
“Digitalisasi menutup ruang pungutan liar dan mempercepat pendapatan daerah. Ini bukan sekadar inovasi, ini reformasi,” tambahnya.
Wakil Walikota Kupang, Serena Cosgrova Francis, menegaskan bahwa transformasi digital harus menyentuh langsung pengalaman warga.
“Kita ingin masyarakat merasakan pelayanan yang tidak berbelit-belit. Semua harus bisa diakses dari telepon genggam. Itu tujuan transformasi digital Kota Kupang,” ujarnya.
Serena juga menekankan aspek aksesibilitas:
“Digitalisasi harus inklusif. Layanan kita harus bisa digunakan oleh semua orang—bukan hanya yang melek teknologi.”
Di level teknis, Sekda Jefri bertugas membumikan semua visi itu ke dalam sistem kerja perangkat daerah.
BTN: Perbankan yang Kini Menjadi Mitra Infrastruktur Digital
Pada kesempatan itu, Kepala Kanwil BTN JABALNUS, Charly Tambunan, menegaskan bahwa perbankan kini bergerak menjadi mitra strategis penyedia layanan digital bagi pemerintah.
“Semua transaksi sudah digital. Tidak ada lagi manual,” jelas Charly.
“Rekonsiliasi pembayaran pajak kini tinggal dicocokkan dan otomatis masuk ke rekening kas daerah.”
BTN juga siap melakukan pendampingan dan pembaruan sistem bila dibutuhkan, sejalan dengan prinsip tata kelola kolaboratif yang dibangun Sekda.
Meneguhkan Arah Kota Kupang: Modern, Terbuka, dan Siap Inovasi
Ketika kegiatan ditutup, Sekda Jefri Pelt kembali menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya tentang aplikasi, melainkan tentang kepercayaan publik.
“Kita sangat terbuka terhadap penyesuaian. Jika ada kendala, komunikasikan segera,” ujarnya.
Di balik sosoknya yang tenang, Kota Kupang sedang memasuki babak baru—pemerintahan yang lebih transparan, layanan yang lebih cepat, dan pengelolaan pajak daerah yang semakin kuat berkat digitalisasi.
Sebuah transformasi yang tak gaduh, tetapi bergerak pasti.
Dan di pusat perubahan itu, ada Sekda Jefri Pelt yang menjaga agar semuanya berjalan rapi, terukur, dan dipercaya publik. (Tim-BF/*Disarikan dari Siaran Pers Bag. Prokopim Setda Kota Kupang- Chris Dethan & dari berbagai sumber/Vip/ADV)
