“Kebijakan amnesti pajak bukan sekadar soal angka di laporan keuangan daerah. Amnesti pajak adalah pelayanan publik yang peka terhadap beban hidup masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih”
dr. Christian Widodo
Walikota Kupang
DI SUATU PAGI yang basah oleh gerimis, tim Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang—di balut rompi khas, rapi, tablet di tangan—menginjakkan langkah di kantor lurah sebuah kelurahan di pusat kota. Mereka bukan sekadar datang untuk menerima berkas; mereka datang membawa kabar baik: bulan November ini, Pemerintah Kota Kupang membuka kesempatan bagi warga untuk “memulai ulang” kewajiban pajak tanpa beban denda masa lalu.
Gerakan itu dibungkus rapi dalam dua kata yang kini jadi sorotan warga: Bapenda CERIA —Cepat, Responsif, Inovatif, dan Akuntabel— gerak jemput bola yang ingin membuat pelayanan pajak terasa manusiawi.
Mendekatkan Layanan, Menghapus Beban
Kisah tentang pajak jarang dimulai dengan senyum. Namun di bawah kepemimpinan Kepala Bapenda Kota Kupang, Semmy Mesakh, Bapenda mencoba menulis ulang narasi itu: mendatangi warga, membantu menghitung, dan membuka peluang bagi mereka yang menunggak untuk melunasi hanya pokok pajaknya—tanpa denda yang menumpuk.
“Kami turun langsung ke kelurahan-kelurahan bukan sekadar untuk menagih, tapi untuk mendengar dan membantu. Banyak warga yang sebenarnya ingin patuh membayar pajak, tapi terbebani oleh denda yang sudah lama menumpuk. Melalui Gerakan CERIA, kami ingin menghapus jarak antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Semmy Mesakh, saat ditemui di sela kegiatan pelayanan lapangan Bapenda.
“Kami imbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan satu bulan ini, dari 1 sampai 30 November 2025. Cukup bayar pokok pajak—denda kami hapuskan seluruhnya”
Semmy Mesakh – Kepala Bapenda Kota Kupang
Empati Fiskal dari Balik Kebijakan
Bagi Walikota Kupang, dr. Christian Widodo, kebijakan amnesti pajak bukan sekadar soal angka di laporan keuangan daerah. Ia menyebut amnesti pajak sebagai bentuk pelayanan publik yang peka terhadap beban hidup masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai penagih, tetapi sebagai sahabat masyarakat,” tutur Wali Kota Christian Widodo ketika diwawancarai di Balai Kota Kupang.
“Amnesti PBB ini kami pandang sebagai ruang bernapas bagi warga. Dengan membayar pajak tanpa denda, mereka turut membangun kota ini. Setiap rupiah yang dibayarkan warga, akan kembali dalam bentuk jalan yang lebih baik, taman yang lebih hijau, dan pelayanan publik yang lebih cepat.”
Waliktoa dr. Christian menegaskan bahwa kebijakan ini juga sejalan dengan arah Smart Governance yang tengah dibangun Pemkot Kupang, di mana teknologi, empati, dan pelayanan publik disatukan.
“Digitalisasi di Bapenda dan gerakan CERIA adalah wujud nyata dari reformasi birokrasi yang kami jalankan. Kota Kupang ingin tumbuh dengan wajah pemerintah yang ramah, terbuka, dan solutif,” imbuhnya.
Kolaborasi dan Kepedulian di Lapangan
Di lapangan, nama “CERIA” kini bukan sekadar akronim, tapi semangat. Tim Bapenda membawa tablet, mesin pembayaran, serta sosialisasi ramah ke warga—dari kios kecil hingga rumah kos.
Wakil Walikota Kupang, Serena Cosgrova Francis, menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap layanan publik.
“Kita ingin mengubah persepsi masyarakat tentang pajak. Ini bukan kewajiban yang menakutkan, tapi bentuk kontribusi cinta kepada kota,” ucap Serena Cosgrova Francis saat mendampingi tim Bapenda dalam kegiatan Bapenda CERIA Baronda.
“Saya selalu tekankan kepada ASN agar bekerja dengan hati. Kalau pelayanan publik tidak dibungkus dengan empati, maka ia hanya akan jadi administrasi kering tanpa makna. Gerakan CERIA memberi contoh yang sangat baik.”
Serena juga menambahkan, program ini secara langsung menguatkan fondasi ekonomi daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sehat dan berbasis kesadaran warga, bukan tekanan.
Suara dari Masyarakat
Di tengah kegiatan sosialisasi di Kelurahan Oebobo, seorang warga bernama Yuliana K., pemilik warung kecil di pinggir jalan, mengaku lega dengan adanya penghapusan denda pajak.
“Dulu saya takut datang ke kantor pajak, karena denda saya sudah besar sekali. Sekarang mereka datang ke kelurahan, bantu hitung, dan bilang denda dihapus. Saya langsung bayar hari itu juga,” ujarnya sambil tersenyum.
Sementara Andi Lopo, seorang ASN di Dinas Pendidikan, melihat kebijakan ini sebagai bentuk rebranding pemerintah daerah yang lebih terbuka.
“Sekarang orang tidak lagi melihat pajak sebagai beban, tapi bagian dari tanggung jawab sosial. Apalagi kalau petugasnya ramah dan terbuka seperti sekarang,” katanya.
Menutup Jarak antara Pemerintah dan Warga
Walikota Kupang dr. Christian Widodo menegaskan bahwa gerakan seperti CERIA akan menjadi model bagi seluruh perangkat daerah dalam membangun interaksi dengan publik.
“Kita ingin membangun Kota Kupang dengan semangat keterbukaan dan kepercayaan. Tidak ada lagi jarak antara pemerintah dan masyarakat. Ketika pemerintah hadir dengan empati, masyarakat pun akan hadir dengan kepatuhan,” ujarnya.
Sementara Kepala Bapenda, Semmy Mesakh, menyampaikan harapannya agar warga terus mendukung langkah-langkah kreatif pemerintah.
“Kami tidak ingin hanya mengejar target PAD, tetapi juga ingin menanamkan budaya sadar pajak. Karena kota yang maju adalah kota di mana warganya peduli terhadap pembangunan,” ucapnya.
Gerakan CERIA dan kebijakan Amnesti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) membuka jendela baru bagi warga untuk “membersihkan” tunggakan lama dan memulai kembali kewajiban perpajakan dengan kepala tegak.
Bagi Pemerintah Kota Kupang, ini bukan sekadar strategi fiskal, melainkan wujud nyata dari pelayanan publik yang berwajah manusia — ramah, cepat, dan solutif.
Seperti kata Wakil Wali Kota Serena Cosgrova:
“Kupang sedang belajar tersenyum dalam melayani. Dan lewat CERIA, senyum itu kini mulai menular.” (Tim-BF/Vip/*dari berbagai sumber/ADV)
