PR2Media dan Koalisi Keberlanjutan Media mendesak Dewan Pers segera mengesahkan Peraturan Dana Jurnalisme Indonesia. Desakan tersebut disampaikan dalam diskusi komunitas pers pada Kamis, 20 Agustus 2026.
BEBER FAKTA— Komunitas pers mendorong pengesahan payung hukum Dana Jurnalisme Indonesia secara resmi. Pengesahan ini menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pers independen.
📌 Penyusunan Draf Peraturan Dana Jurnalisme
Seluruh konstituen Dewan Pers telah menyusun draf peraturan ini sejak tahun lalu. Penyusunan draf tersebut melibatkan Komite Hukum dan Komite Digital Dewan Pers.
Para pihak terkait telah menyepakati draf peraturan pada April 2026. Komunitas pers kini menunggu rapat pleno Dewan Pers minggu depan.
“Jadi kami berharap, rapat pleno Dewan Pers minggu depan segera mengesahkan peraturan itu,” kata Wahyu Dhyatmika.
📌 Harapan Bagi Media Lokal dan Alternatif
Wakil Koordinator Koalisi Media Alternatif Evi Mariani menilai dana jurnalisme sangat urgen. Media kecil selama ini sangat kesulitan mengakses iklan secara mandiri.
Dukungan pendanaan ini menjadi harapan besar bagi media di daerah. Selama ini media daerah sering luput dari perhatian pemasang iklan.
“Tentunya, dana jurnalisme ini harus bisa menjaga independensi media atau jurnalis yang menerima dana,” ujar Evi Mariani.
📌 Menjaga Independensi Melalui Hubungan Anonim
Seluruh pendanaan terkumpul ke dalam satu wadah khusus. Mekanisme ini menciptakan hubungan anonim antara pemberi dan penerima dana.
Tembok pemisah membatasi intervensi pihak pemerintah maupun non-pemerintah. Pemberi dana tidak bisa memengaruhi keputusan penyaluran maupun produk jurnalisme.
Moderator diskusi dari PR2Media Engelbertus Wendratama menjelaskan sistem seleksi terbuka. Tim ad hoc akan menilai seluruh proposal pendanaan secara independen.
📌 Manfaat Informasi Terverifikasi Bagi Publik
Akademisi Komunikasi UI Camelia Pasandaran menyebut program ini bermanfaat bagi publik. Masyarakat dapat mengakses informasi terverifikasi dan independen secara lebih mudah.
Informasi terpercaya sangat penting untuk mendukung berbagai agenda kepublikan. Dana jurnalisme membantu jurnalis memproduksi berita yang lebih dekat dengan warga.
“Di tengah banjir informasi digital, dana jurnalisme akan mendukung media dan jurnalis,” tutur Camelia.
📌 Deklarasi Dukungan Komunitas Pers
Diskusi diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Dukungan Pendirian Dana Jurnalisme di Indonesia. Deklarasi menyatakan Indonesia sudah layak memiliki lembaga dana jurnalisme independen.
Komunitas pers mendorong Dewan Pers segera menetapkan peraturan tersebut. Berbagai pihak diminta mendukung pendirian dana jurnalisme dalam berbagai bentuk.
Organisasi pers terverifikasi bisa menginisiasi pembentukan dana setelah peraturan sah. Sumber dana berasal dari negara, platform global, donor, korporasi, maupun individu.
Di akhir diskusi, para narasumber dan anggota Koalisi Keberlanjutan Media yang mewakili beragam pemangku kepentingan menandatangani Deklarasi Dukungan Pendirian Dana Jurnalisme di Indonesia. Deklarasi ini berbunyi:Asia Tenggara & Kepulauan Pasifik
“Kami, komunitas pers yang peduli terhadap keberlanjutan jurnalisme sebagai pilar demokrasi di Indonesia, menyatakan:
- Menyatakan Indonesia sudah layak memiliki lembaga dana jurnalisme yang independen sebagai salah satu solusi menjamin keberlangsungan pers yang sehat, profesional dan independen dalam pelayanan informasi.
- Mendorong Dewan Pers agar segera menetapkan Peraturan Dewan Pers tentang Dana Jurnalisme yang akan menjadi payung hukum bagi pendirian Dana Jurnalisme di Indonesia.
- Mendorong berbagai pihak (pemerintah, platform digital dan pihak terkait lainnya) untuk mendukung pendirian Dana Jurnalisme dalam berbagai bentuk.
📌 Regulasi Sebagai Panduan Prinsip
Ketua PR2Media Profesor Masduki memberikan penjelasan penutup dalam diskusi tersebut. Regulasi ini berperan sebagai payung hukum serta panduan prinsip.
“Regulasi Dewan Pers ini bukan langsung mendirikan lembaga dana jurnalisme,” ucap Profesor Masduki.
Aturan ini memberi panduan bagi organisasi pers untuk mendirikan lembaga pendanaan. (*/Red.02)
